Bertahun-tahun PJU di Kota Bobong tak Berfungsi, Pemda Taliabu Cek

PENAMALUT.COM, TALIABU – Sudah bertahun-tahun, lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kota Bobong, Ibukota Kabupaten Taliabu tak berfungsi.

Kondisi ini membuat Kota Bobong terlihat gelap pada malam harinya. Hal ini juga membuat pengendara merasa tak aman ketika berkendara melewati jalan utama kota.

Berdasarkan amatan wartawan di lapangan, terdapat sekitar 17 tiang lampu PJU yang masing-masing tiangnya terdapat dua bola lampu. Dengan jumlah total 34 buah lampu, namun hanya menjadi pajangan dan sarang burung.

Kepala PLN ULP Bobong, Jamal menjelaskan, tidak bergungsinya PJU itu lantaran pemerintah daerah yang kurang memperhatikan.

“Sebenarnya kendalanya itu di Pemda saja. Dua tahun lalu dari Dinas Perkim pernah meminta diaktifkan agar dihitung berapa besar daya dan biaya yang akan dibayar, namun tidak pernah dibayar, sehingga dicabut. Sebab kalau tidak, maka itu temuan dan itu saya yang akan disuruh bayar,” kata Jamal saat ditemui wartawan, Kamis (19/8).

Padahal, lanjut Jamal, setiap pemakaian pulsa listrik oleh warga/pelanggan, ada potongan 10 persen yang nantinya PLN menyetorkan ke pemerintah daerah.

“Contoh penerimaan bulan Juli kemarin, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan berikutnya, kami sudah setor iuarannya ke rekening Pemda. Terakhir kemarin kami setor 65 juta lebih, itu sumbernya dari potongan 10 persen yang dibebankan ke warga selaku pengguna listrik atau yang di sebut PPJ (Pajak penerangan jalan),” jelasnya.

Jamal membeberkan, besaran hasil PPJ yang disetor PLN ke Pemda Taliabu sudah berada di angka miliaran rupiah.

“Dulu itu masih 30 juta lebih, tapi setelah kemarin saya cek untuk April 2021 ini sudah 60 juta dan bulan Mei sudah 65 juta. Terakhir saya belum cek,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Taliabu, Irwan Mansur yang dikonfirmasi belum lama ini menuturkan, peruntukan PPJ ke penerangan lampu jalan itu tergantung kebijakan kepala daerah.

“Semua jenis PAD itu masuk ke kas daerah dan prosesnya harus melalui APBD. Selama ini peruntukan PPJ itu ada, untuk belanja rutin dan belanja pembangunan menggunakan DAU. Jadi tidak seperti itu mekanismenya, tapi semuanya tergantung kebijakan kepala daerah,” tuturnya.

Kepala Dinas Perkim Sula, Arwin Tamimi mengaku sudah pernah menganggarkan untuk PJU, hanya saja terkendala refocusing.

Terkait PPJ yang dipungut PLN dan disetor ke kas daerah, kata dia, tidak ada alokasi ke pemeliharaan lampu jalan, namun itu di bagi ke semua.

Harusnya, kata dia, pajak-pajak itu disisipkan sebagian agar yang rusak ini bisa diperbaiki.

“Kalau itu diplot begitu, enak. Hanua saja kita tidak bisa bilang begitu, karena itu kewenangannya ada di sana (BPKPAD),” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Taliabu, Moh. Taufik Toyeb Koten menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil pihak pendapatan daerah, PLN dan Tata Kota terkait masalah ini.

“Kita akan cari solusinya agar segera mungkin dinyalakan, karena sudah terlalu lama. Entah kita pakai meteran tetap atau kita pakai tenaga surya, harus dinyalakan. Jangan hanya menjadi pajangan saja namun tak dinyalakan. kalau mau diganti yah kita anggarkan pemeliharaannya,” tandasnya menutup. (ysn/ask)