Dinonjobkan, Soadri: Saya Ingin Dikenal Penduduk Langit, Bukan Penduduk Bumi

  • Bagikan
Soadri Ingratubun. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Sebulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Soadri Ingratubun kini diberhentikan Bupati Usman Sidik.

Pemberhentian Soadri itu termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 800/1952/2021 tertanggal 6 September 2021 yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah Halsel, Maslan Hi. Hasan.

Sodari diketahui menjabat Plt Kepala Inspektorat Halsel melalui SK Bupati Usman Sidik yang menggantikan Fadila Abas pada 4 Agustus 2021.

Soadri Ingratubun saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon tidak banyak berkomentar. Dengan singkat, ia menegaskan biar dikenal penduduk langit, bukan penduduk bumi.

“Saya ingin dikenal penduduk langit, bukan penduduk Bumi,” singkat Soadri.

Pemberhentian Soadri dari Plt Kepala Inspektorat ini mendapat tanggapan dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Dr. Abdurrahman Kader.

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan, bahwa jika merujuk pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka manajemen sumber daya manusia ASN dasar hukumnya adalah UU ASN itu sendiri.

Regulasi itu menegaskan bahwa untuk Kabupaten Halsel, belum bisa dilakukan rotasi atau mutasi pejabat, karena dalam UU ASN itu minimal 6 bulan setelah dilantik dan sesudah 6 bulan dilantik barulah Bupati bisa melakukan mutasi.

“Masa jabatan Bupati Usman Sidik belum capai 6 bulan. Sehingga jika ini mengacu pada UU ASN, maka itu bisa disebut sebagai maladministrasi. Atau bahasa lainnya disebut patologi administrasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia ASN,” jelas Abdurrahman.

Terkait SK Pemberhentian yang ditandatangani Pj Sekda, hal itu tidak dibenarkan. Sebab walaupun Sekda sebagai pembina ASN, tetapi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat maupun tanda tangan SK adalah kepala daerah, dalam hal ini Bupati.

“Mungkin Bupati menganggap dalam kerangka untuk mengamankan, supaya dia (Bupati) dinilai tidak melanggar UU ASN. Sementara Bupati membiarkan kesalahan itu. Sebenarnya dalam konteks ini Bupati menjerat Sekdanya sendiri,” tegasnya.

Sebab, lanjut doktor jebolan Universitas Brawijaya Malang ini, jabatan Bupati Usman belum sampai 6 bulan dan memaksakan diri untuk melakukan mutasi pejabat. Penandatanganan SK yang dilakukan Sekda adalah kesalahan administrasi.

Dalam sisi hukum administrasi negara, kata dia, jika pejabatnya melakukan dalam konteks administrasi negara, maka pejabat yang dimutasi bisa saja dengan tidak menerima keputusan SK dan melaporkan ke KASN atau bisa saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sebab ini hukum administrasi, maka sengketanya di bawa ke PTUN, dan administrasinya diproses ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

Sementara Kepala BKPPD Halsel, Abdul Kadir Adam saat dihubungi wartawan belum mau memberikan komentar lantaran sibuk.

“Saya masih sibuk,” singkatnya menutup. (rul/ask)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!