Rakyat Lagi Susah, DPRD Halsel Malah Habiskan Duit Miliaran di Jakarta

PENAMALUT.COM, LABUHA – Sebanyak 29 dari 30 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan diketahui melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Rabu (22/9) kemarin.

Perjalanan dinas tersebut dengan agenda bimbingan teknis (Bimtek) tentang mekanisme dan tata cara penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021.

Perjalanan dinas 29 anggota DPRD ini tentu menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan dari mantan Anggota DPRD Halsel periode 2014-2019, Husen Said, dalam sekali perjalanan 30 wakil rakyat ini bisa menghabiskan 600 juta sekian.

Husen bilang, besaran anggaran dalam setiap kali perjalanan dinas itu tergantung agendanya. Perjalanan dinas, kata dia, ada beberapa kategori, yakni perjalanan dinas konsultasi, perjalanan dinas workshop, dan perjalanan dinas studi banding.

Perjalanan dinas 29 anggota DPRD ke Jakarta dalam rangka Bimtek adalah kategori perjalanan dinas workshop. Kisaran anggarannya per anggota 20 jutaan.

“Kalau dulu zaman saya yang masih normal belum ada wabah corona itu setiap anggota DPRD, SPPD-nya kurang lebih 20 juta. Itu sudah termasuk biaya hotel, makan minum, dan juga materi. Kalau sekarang saya tidak tahu, yang saya dengar katanya sudah mengalami penurunan,” jelas Husen kepada wartawan, Kamis (23/9).

Sekretaris DPRD Halsel, Hj. Johra Damu membenarkan perjalanan dinas yang dilakukan ke 29 anggota DPRD tersebut. Dari 30 anggota DPRD Halsel, hanya satu yang batal berangkat lantaran reaktif covid saat rapid test.

Namun Johra enggan membeberkan besaran anggaran perjalanan dinas yang diterima 29 anggota tersebut.

Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan mengatakan setiap perjalanan dinas anggota DPRD memakan biaya cukup besar. Sementara kondisi ekonomi masyarakat tengah terperosok akibat pandemi covid.

“Anggaran 500 juta itu cukup besar kalau hanya ikuti bimtek. Padahal ditengah pamdemi covid-19, banyak masyarakat yang mengalami kerugian atau penurunan pendapatan. Selain itu terjadi kelesuan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM,” katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi ini juga menyampaikan, dampak dari covid-19 yang tidak bisa dipastikan kapan berakhir, tentunya pemerintah harus lebih taktis dalam penggunaan anggaran.

“Terutama masyarakat yang terkena dampak covid, harusnya diberikan bantuan sosial atau permodalan bagi usaha-usaha masyarakat yang bisa menggerakan ekonomi daerah. Ini pemerintah malah membiarkan dan memilih menghabiskan anggaran yang cukup besar,” tandasnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada DPRD agar lebih menghemat anggaran. DPRD sesuai fungsinya yakni pengawasan dan budgeting, harusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang terkena dampak covid.

“Selain itu, DPRD juga harus mendorong pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Karena DPRD merupakan wakil rakyat,” tukasnya. (rul/ask)