Tindakan Karo Humas Menyalahi Etika Pemerintahan, Hendra Karianga: Gubernur Bisa Memecatnya

  • Bagikan
Praktisi Hukum, Dr. Hendra Karianga. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sejumlah pihak terus mendesak kepada Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba, agar segera mengevaluasi Kepal Biro Humas Pemprov Malut Rahwan K. Suamba yang yang diduga lalai dalam menggunakan kewenangan.

Pasalnya, Rahwan diketahui mengirimkan proposal bantuan ke perusahaan tambang PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) untuk dukungan Studi Bidadari bertindak atas nama dan jabatannya disertai rekening pribadi.

Hal ini mendapat sorotan sejumlah pihak. Sebelumnya praktisi hukum Muhammad Konoras meminta penegak hukum agar menelusuri bantuan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Abdul Kadir Bubu juga menilai tindakan Rahwan K. Suamba mencoreng nama baik Pemprov Malut. Untuk itu, Dade meminta Gubernur mengevaluasi yang bersangkutan.

Selain Muhammad Konoras dan Abdul Kadir Bubu, Hendra Karianga juga angkat bicara mengenai hal ini.

Praktisi hukum yang juga Dosen Unkhair ini meminta Gubrnur Malut sesegera mungkin mengevaluasi Karo Humas Pemprov Malut. Sebab apa yang dilakukannya itu sangat bertentangan dengan keuangan daerah. Karena itu Guburnur, tidak bisa membiarkannya, bahkan Gubernur bisa memecat yang bersangkutan karena telah melakukan pelanggaran.

“Etika Pemerintahan itu salah. Kalau itu telah dilakukan, maka sudah menyalagunakan wewenang yang diberikan, apalagi yang bersangkutan (Rahwan K. Suamba) sebagai aparatur sipil negara,” ujar Hendra kepada wartawan, Jumat (5/11) kemarin.

Menurut pengacara kondang ini, melakukan permintaan bantuan harus resmi ditandatangani oleh kepala daerah dalam hal ini Gubernur, diluar itu tidak boleh. Apalagi meminta dana atau bantuan ke perusahaan itu sudah diwarning oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hendra yang juga penulis buku Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ini menambahkan, apalagi permintaan dana itu nominalnya telah dicantumkan didalam proposal.

“Kalau ada demikian, itu pidana. Apalagi dalam proposal atasnama pemerintah tapi nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi bersangkutan,” tuturnya.

Ia melanjutkan, perbuatan yang dilakukan Karo Humas telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. Di mana yang berhak melakukan permintaan itu adalah Gubernur atau Bupati dan Walikota. Karena mereka merupakan pejabat penanggungjawab terhadap keuangan daerah.

“Untuk kebutuhan dan kepentingan Pemda diluar itu tidak bisa,” tukasnya.

Sekadar diketahui, desakan evaluasi terhadap Rahwan K. Suamba sangat beralasan, karena telah menyalahai aturan pemerintahaan yang diketahui mengirimkan proposal bantuan ke PT.

Proposal bantuan dalam rangka dukungan Studio Bidadari itu ditandatangani langsung Kepala Biro sekaligus penanggungjawab studio Rahwan K. Suamba disertai nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi. Tidak hanya ke perusahaan NMH, proposal itu juga diduga ditujukan ke perusahaan tambang Antam. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!