Tidak Transparan, Kepala SMA Negeri 5 Halsel Didemo

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kepala Sekola Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kabupaten Halmahera Selatan dinilai tidak transparan. Bahkan pertanggungjawaban pengelolaan BOS dinilai tidak jelas dan terkesan tertutup.

Kebijakan Kepala SMA Negeri 5 Halsel, Muhlis Mukaram, mendapat kecaman dari sejumlah. Sebelumnya puluhan guru melakukan mogok belajar memprotes sikap Kepsek.

Sudah sebulan lebih para guru mogok belajar yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sekolah yang terletak di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat itu lumpuh.

Selasa (9/11) pagi, Aliansi Pemerhati Pendidikan (APP) Desa Saketa menggelar aksi. Mereka mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara mencopot Muhlis Mukaram dari jabatan Kepala SMA Negeri 5 Halsel.

“Kami menilai pengelolaan BOS yang dilakukan Kepala SMAN 5 Halsel sangat melenceng jauh dari prinsip. Dimana Kepsek diduga secara sepihak melakukan pencairan dana BOS dan mengelolanya sendiri. Para guru-guru di sekolah tersebut tidak diikut sertakan. Bahkan ada guru honorer yang melakukan protes, kepala sekolahnya mengeluarkan ancaman bakal memecatnya. Sementara bagi guru PNS akan dipindahkan daerah lain jika menanyakan hal itu,” kata massa aksi.

Selain itu, massa aksi juga menduga ada oknum dari Dikbud Malut ikut melindungi kebijakan kepala sekolah dengan mengeluarkan pernyataan yang sama.

“Atas tindakan itu, APP menuntut stop lindungi kepsek yang menyelewengkan dana BOS. Turunkan Muhlis Mukaram sebagai Kepala SMA N 5 Halsel. Audit dan adili kepsek serta Wakasek kurikulum, Hadi Taher sebagai kaki tanganya dan kembalikan posisi sekolah dari predator finansial dan penghisap demokrasi sekolah,” desak massa aksi.

Sebelumnya, Gerakan Pemuda Marhaenis Kecamatan Gane Barat juga mengecam tindakan Kepsek Muhlis Mukaram. Atas nama organisasi, Gerakan Pemuda Marheinis kemudian mengecek dan meminta keterangan para guru. Dari keterangan yang didapat, pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai 2021 sebesar Rp 800.000.000 lebih.

Selain itu, terdapat uang komite sebesar Rp 14.000.000, uang pendaftaran siswa baru pada tahun 2021 sebesar Rp 12.000.000, dab uang asesmen sebesar Rp 5.000.000 tanpa ada keterangan jelas penggunaannya.

GPM Kecematan Gane Barar juga mendapati informasi bahwa Kepsek memberikan perintah kepada salah satu guru yang berstatus pegawai negeri untuk memberhentikan tiga guru honorer. Mereka yang diberhentikan adalah guru fisika atas nama Efriyanti Sabtu, dan guru kimia yakni Safrudin Sarmin dan Runi Usman.

“Mereka yang diberhentikan dengan dalil atas perintah Kepsek dan Komite. Padahal, di SMA Negeri 5 Halsel ini sangatlah kekurangan guru. Seharusnya ditambah gurunya, bukan malah dikurangi,” ujar Ketua GPM Gane Barat, MT Sahid belum lama ini.

Untuk itu, kata dia, GPM Kecamatan Gane Barat meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk menyelsaikan persoalan yang terjadi di SMA Negeri 5 Halsel ini. Sehingga siswa dan guru honorer tidak menjadi korban pemecatan yang dilakukan Kepsek SMA Negeri 5 Halsel.

Selain itu, atas nama lembaga, GPM dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi ke Polda Malut dan Kejati Malut atas pengelolaan anggaran ratusan juta yang diduga kuat terjadi penyelewengan.

Pihaknya juga meminta Kadikbud Malut segera memberhentikan Kepsek SMA Negeri 5 Halsel, karena tindakannya menyebabkan lumpuhnya belajar mengajar di sekolah. (ano/ask)