Polda Malut Diminta Tetapkan Tersangka Rekanan Pekerjaan Irigasi Kaporo

  • Bagikan
Dosen Fakultas Hukum Unikom, DR. Musa Darwin Pena. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, SANANA – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara diminta segera menetapkan tersangka kepada rekanan pekerjaan pembangunan bendungan dan irigasi D.I Kaporo Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasalnya, pekerjaan yang dianggaran melalui APBD tahun 2018-2019 senilai 9,8 miliar rupiah itu diduga terjadi tindak pidana korupsi. Proyek yang diketehui melekat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPPKP) Kepulauan Sula itu tengah diselidiki Polda Malut.

Bahkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni mantan Kadis PURPKP Sula ML alias Lutfi dan Sekretaris PUPRKP Sula, MS. Sementara rekanan yang mengerjakan proyek tersebut tidak tidak dijerat oleh penyidik.

Hal ini menjadi sorotan publik. Pakar hukum pidana dari Unikom, Dr. Musa Darwin Pena kepada wartawan, Kamis (25/11) mempertanyakan kasus dugaan korupsi pembangunan bendungan irigasi D.I Kaporo yang di tengani Polda Malut.

Di mana dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Malut dalam kasus ini, sedangkan pihak kontraktor yang saat ini telah menjabat anggota DPRD Kepulauan Sula tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Sebenarnya ada apa? Apakah kontraktor itu sebagai anggota DPRD Kepulauan Sula, sehingga Polda Malut tidak bisa menetapkannya tersangka?,” kata Musa mempertanyakan hal itu.

Menurut dosen Fakultas Hukum Unikom ini, Polda Malut memang agak berhati-hati, karena didalam Peraturan Kapolri (Perkap) harus profesional transparan dan akuntabel.

“Saya rasa ini memang agak janggal, namun bisa terungkap nanti secara terang di Pengadilan. Polda Malut seharusnya bisa lebih gigih dalam penyidikannya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan kasus ini merupakan pintu masuk para tersangka yang sudah ditetapkan, sehingga nanti di pengadilan akan terbuka dan mendorong fakta yang mengungkapkan keterlibatan pihak lain termasuk pihak ketiga alias kontraktor. Sebab, kata dia, saksi-saksi di persidangan itu disumpah sebelum memberikan keterangannya.

“Selain itu, penetapan tersangka dalam sebuah kasus, harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAPidana. Kalau sudah, maka layak segera dibawa ke persidangan yang terbuka untuk umum agar diuji secara terang benderang siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” tukasnya.

Terpisah Kabid Humas Polda Malut, Kombes (Pol) Adip Rojikan mengatakan, terkait dugaan korupsi pekerjaan irigasi Kaporo, masih dalam tahapan proses penyidikan berjalan dan pihak kontraktor juga sudah diperiksa sebagai saksi.

Adip bilang, pada intinya pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor, dan kasus tersebut masih terus dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi lain dan proses penyidikan masih terus berjalan.

“Untuk itu, penetapan tersangka terhadap pihak kontraktor atau pihak ketiga masih belum dilakukan, karena alat bukti belum memenuhi syaratnya,” tandasnya. (ish/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!