Akademisi: Jaksa Jangan Buat Kabur Kasus Uang Mami Pemprov Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Penyelidikan dugaan korupsi uang makan minum (Mami) pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai 10,9 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut saat ini belum jelas kelanjutannya.

Meski sejauh ini sejumlah orang telah diperiksa termasuk Sekretaris Provinsi Malut, Samsudin A. Kdir, namun hingga saat ini proses penanganan kasus tersebut belum ada titik terang untuk disampaikan ke publik.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu menyoroti hal ini. Kata dia, dalam penaganan kasus Mami ini, semestinya pihak Kejati dalam hal ini jaksa sudah harus menyampaikan ke publik. Bukan malah dibuat semakin kabur dan terskesan lambat dalam proses penanganannya.

Menurut dia, kasus Mami ini sudah terang. Sehingga apabila cara penanganan jaksa seperti demikian, sudah pasti ada dugaan main mata dengan para pelaku yang dianggap terindikasi.

“Ini bisa diduga jaksa main mata dengan para pelaku uang mami. Oleh karena itu, jaksa saat ini segera mengumumkan apa yang telah dilakukan, supaya mejadi terang menderang,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/12).

Dosen Fakultas Hukum ini menuturkan, kasus ini dinilai kabur disebabkan karena pihak jaksa tidak menjelaskan ke publik.

“Kalau Kejati komitmen dalam penuntasan kasus korupsi, sekarang saatnya di uang Mami. Apalagi kasus yang terjadi di mana semua orang pegawai bekerja dari rumah, tiba-tiba uang Maminya dipakai. Kasus yang terang itu jangan dibuat gelap, tetapi ditangani dengan cara yang terang juga. Disampaikan perkembangannya sudah sampai di mana ? apa yang sudah dilakukan oleh jaksa? Sebab kasus ini paling menyita perhatian publik,” tandasnya.

Kandidat doktor pada Universitas Islam Indinesia (UII) ini juga menegaskan, siapapun ikut terkait dalam kasus ini harus dipanggil untuk dimintai keterangan. Karena sebatas keterangan tidak jadi masalah, jika hal itu juga dapat melibatkan Gubernur.

Untuk kepentingan penyelidikan, bahkan kepala daerah dipanggil pun  tidak jadi soal. Terpenting ditangai secara terang menderang agar tidak mengundang kecurigaan publik terhadap permasalahan ini.

Kasus ini juga ikut disoroti Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Muhammad Konoras. Ia mendesak tim penyelidik Kejati Malut sesegera mungkin menuntaskan perkara ini.

Kasus Mami ini termasuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Maka dari itu, penanganannya juga harus luar biasa dengan menggunakan crime control model (tindakan represif, praduga bersalah, penemuan fakta informal, dan efisiensi rasa bersalah menurut fakta).

“Artinya sedikit menyimpangi juperos model, sehingga sistem peradilan yang berlaku itu ada penanganan-penanganan yang bersifat cepat. Ada yang sifat lambat karena terhalang dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Tapi dampak dari kasus korupsi berdampak luas pada perekonomian negara. Oleh karena itu, saya berharap ketika itu sudah penyelidikan, maka harus digenjot agar hak-hak tersangka juga dijamin atau mendapatkan kepastian hukum,” harap dosen Fakultas Hukum UMMU itu.

Konoras mengungkapkan, bila dalam penanganan uang Mami sengaja diperlambat, sudah tentu memberikan peluang bagi orang-orang yang diduga terlibat bisa saja menghilangkan barang bukti.

Jika dilihat dari prespektif, kejaksaan adalah lembaga penyelidikan atau penyidikan, sudah tentunya harus aktif. Karena penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam upaya mencari dan menemukan. Kata mencari itulah seharusnya di-efektifkan oleh penyelidik untuk segera menemukan peristiwa hukumnya.

“Kalau uang Mami sengaja diperlambat penangannya, berpeluang masuk angin, bisa saja memberikan kesempatan kepada para orang-orang yang terlibat dan bisa saja menghilangkan barang bukti serta ada kongkalikong dengan oknum penyidik yang nakal,” tandasny. (ano/ask)