DAERAH  

Penataan Birokrasi di Halmahera Selatan Dinilai Terlalu Mengedepankan Sentimen Politik

Safri Nyong.

PENAMALUT.COM, LABUHA – Penataan birokrasi menjadi salah satu program prioritas Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, ketika dilantik pada Mei 2021 lalu.

Namun dalam perjalanannya, kebijakan Bupati dalam penataan birokrasi ini dinilai lebih kepada sentimen politik, bukan kebutuhan daerah yang menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Hal ini disampaikan praktisi hukum, Safri Nyong, kepada wartawan media ini, Jumat (14/1) tadi.

Menurut Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Halmahera Selatan ini, pergantian struktur SKPD di lingkungan Pemkab Halsel merupakan hak progatif seorang Bupati selaku kepala daerah. Akan tetapi, kata dia, kebijakan pergantian, nonjob, mutasi, dan lain sebagainya sebagai upaya penataan birokrasi haruslah benar-benar pada kebutuhan dan kondisi daerah.

“Namum yang saya lihat sekarang ini, kebijakan mutasi, nonjob, bahkan pemecatan justru masih terlihat semacam sentimen atau dendam politik, ketimbang kebijakan lain yang menjadi prioritasnya sebagaimana dalam visi misi Usman-Bassam,” ujarnya.

Bahkan lanjut dia, kebijakan Bupati ini tidak hanya di lingkup SKPD, namun pada tingkat desa yakni para kepala-kepala desa juga ikut diberhentikan dalam kebijakannya.

“Kalau kita lihat ini kan fakta, bahwa kebijkan pemberhentian itu lebih fulgar dan justru sampai kepada kepala desa,” tandasnya.

Ia bilang, tata kelola pemerintahan yang baik bukan merujuk pada sistem gonta-ganti SKPD, melainkan ouput yang dirasakan masyarakat dari sistem tata kelola pemerintahan itu.

“Percuma saja jika kepala dinas maupun kepala bagian/bidang digonta-ganti, tetapi kinerja dari orang-orang yang diganti itu tidak efektif sesuai harapan Bupati dan masyarakat,” tukasnya.

Safri menduga kebijakan Bupati ini justru karena intervensi para tim terlalu kuat, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kapasitas juga dijadikan sebagai pimpinan dalam sebuah instansi.

“Ini mungkin faktor intervensi dari tim-tim Bupati yang terlalu kuat, makanya orang-orang yang dijadikan pimpinan pada sebuah instansi tidak terasa kinerjanya,” terangnya.

Ia juga membandingkan kepemimpinan bupati sebelumnya Bahrain Kasuba, dan Bupati sekarang Usman Sidik. Di mana pasca pelantikan, justru kurang ditemukan kebijakan mutasi atau nonjob.

Artinya, jika dibuat perbandingan dengan pemerintahan dulu dengan sekarang, justru ini lebih mendominasi dalam konteks pasca pelantikan.

“Sehingga pada akhirnya publik jenuh juga pada sistem dan kebijakan gonta-ganti struktur sekarang ini. Seharusnya Bupati itu sudah harus fokus pada program yang sudah dirintis agar ini bisa terwujud. Apalagi waktu kepemimpinannya tidak sampai 5 tahun. Bagaimana jika semua program yang telah dirancang tidak akan tuntas pada waktunya,” pungkasnya. (rul/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.