Buat Masalah, Lurah Mangga Dua Utara Diperiksa BKPSDMD Kota Ternate

PENAMALUT.COM, TERNATE – Lurah Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate, Julkarnain Soamole, diperiksa pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate atas sejumlah persoalan.

Salah satu masalah yang mencuat adalah lurah memerintahkan stafnya menjual kalender seharga 50 ribu kepada pemilik toko, warung, dan RT/RW setempat.

Kalender bertuliskan MTS yang berarti Muhammad Tauhid Soleman itu diberikan dari Komunitas MTS dalam rangka mencari dana pelantikan.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD Kota Ternate, Faizal A. Karim mengatakan, pemeriksaan terhadap Lurah Mangga Dua Utara itu juga menanyakan masalah penjualan kalender.

Menurut dia, dari penjelasan lurah bahwa pada saat diberikan kalender oleh Komunitas MTS, tanpa mengonfirmasi kepada Camat dan langsung memerintahkan pada stafnya untuk dijual dengan harga 50 ribu.

Dalam keterangannya, lurah mengakui kesalahan dan meminta maaf atas hal tersebut.

“Kalender ini apakah diberikan cuma-cuma kepada warga atau seperti apa, namun lurah langsung menyuruh stafnya menjual,” kata Faizal kepada sejumlah wartawan, Selasa (25/1) tadi.

Lurah juha diketahui menyuruh stafnya menjual kalender itu melalui grup WhatsApp RT/RW Kelurahan Mangga Dua Utara. Hal ini mengundang protes dari pihak RT/RW.

“Kata warga, kenapa kalender itu dijual. Sedangkan MTS kami sudah dukung jadi wali kota. Mereka menganggap kalender itu nanti lurah beli, barulah dibagi ke warga. Ternyata lurah ambil tindakan lain untuk jual ulang itu kalender. Ini yang bikin warga protes,” ujarnya.

Faizal bilang, hasil pemeriksaan lurah ini nantinya diserahkan ke Kepala BKPSDMD untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada lurah, baik ringan, sedang maupun berat.

Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu juga warga Kelurahan Mangga Dua Utara melakukan pemalangan kantor Lurah Mangga Dua Utara. Pemalangan itu dilakukan warga lantaran Lurah Julkarnain dinilai jarang berkantor, sehingga warga yang mengurus administrasi harus bolak-balik dan menunggu tandatangan lurah. Warga juga sulit menemuinya. (udi/ask)