PENAMALUT.COM, JAILOLO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Halmahera Barat, Ramli Sahdun memanggil salah satu anggota partainya Mahdin Husen untuk mengonfirmasi mengenai Mahdin yang mangkir dari Paripurna DPRD dan malas berkantor.
“Kami telah memanggil saudara Mahdin Husen pada Selasa kemarin, guna meminta yang bersangkutan menjelaskan ketidakhadirannya dalam agenda Paripurna DPRD Halbar dan kegiatan komisi,” tutur Ramli, Rabu (3/8).
Ramli bilang, ketika pihaknya meminta penjelasan Mahdin Husen dalam rapat bersama DPD PKS, Mahdin menyatakan Badan Kehormatan (BK) DPRD Halbar gegabah dalam menyikapi persoalannya.
Dalam rapat Selasa (2/8) kemarin Mahdin, kata Ramli, menyebutkan Badan Kehormatan tidak melalui tahapan sesuai amanah pasal 58 tata tertib DPRD. Selain itu Mahdin, lanjut Ramli, tidak atau belum pernah menerima surat panggilan guna dimintai klarifikasi tentang alasan tidak hadirnya dalam agenda-agenda kedewanan selama 7 bulan terakhir.
“Beliau (Mahdin) beralasan karena sakit, dan tatib tidak mensyaratkan izin serta keterangan dokter dan lain-lain sambil membawa serta menunjukkan bukti beberapa berkas rekam medis (hasil rontgen) dalam rapat kemarin,” jelas Ramli.
Lebih lanjut, Ramli menjelaskan, yang disebutkan Mahdin dalam rapat tersebut yakni, meminta BK tidak menyimpulkan sendiri, apalagi atas dasar tekanan atau desakan pihak-pihak tertentu dan atau sekadar memframing yang bersangkutan mau menerima hak, tetapi melalaikan kewajiban menjalankan tahapan sesuai aturan.
Meski begitu, Ramli mengaku sebagai parpol, mendukung setiap upaya BK DPRD Halbar dalam melakukan pengawasan sesuai tupoksinya demi tertib disiplin anggota DPRD umumnya, dan lebih khusus anggota partainya.
“Akan tetapi apakah benar, BK tidak prosedural dan tidak melalui tahapan yang dimaksud Mahdin, jika belum maka BK sesegera mungkin mengklarifikasinya mengingat hal ini sudah diketahui publik yang berimplikasi kepada nama baik dan citra partai kami, terlebih lagi saat ini tahapan Pemilu sudah berjalan yang bisa jadi menurut hemat kami sebagai upaya memberi kesan buruk kepada Parpol kami jelang perhelatan pesta demokrasi 2024 nanti,” cecar Ramli.
Karena itu, jika pernyataan Mahdin ini benar, maka kedepannya kata Ramli, pihaknya sangat berharap BK DPRD Halbar bekerja lebih baik dan terukur serta sesuai mekanisme yang ada kepada seluruh anggota terlebih kepada anggota partai PKS.
“Jujur kami sangat dirugikan kalau hal ini tidak diklarifikasi oleh BK. Kami juga tidak segan-segan menindak anggota kami jika benar menyalahi atau lalai dalam tugas, namun penanganannya harus sesuai, transparan dan akuntabel, sehingga tidak terkesan kami mempraktikkan penzaliman terhadap pihak lain dalam hal ini saudara Mahdin Husen,” pungkas Ramli. (adi/tan)
