Nasib Warga Mangga Dua Utara Terkatung-katung

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate yang berencana membentuk Tim Khusus untuk menelusuri status sertifikat lahan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan dinilai terkesan abai.

Padahal, tuntutan warga RT 14/RW 06, Kelurahan Mangga Dua Utara ini sudah berulang kali, tetapi nampaknya hal tersebut tidak membuahkan hasil.

Salah seorang tokoh Kelurahan Mangga Dua Utara, Zamrud A. Wahab mengatakan, tim yang dibentuk pemerintah kota itu tampaknya tidak ada progres, sehingga pihaknya akan kembali untuk menanyakan Tim yang dibentuk oleh Wali Kota Ternate itu.

“Sejauh ini tidak ada Lurah, Camat dan Wali Kota Ternate sendiri untuk melakukan koordinasi. Bahkan, realisasi di lapangan juga tidak diketahui. Padahal mereka ini sebagai pemegang otoritas,” ujarnya, Kamis (11/8).

Sejak itu, kata dia, Tim yang akan dibentuk oleh Pemkot mengaku secepatnya menelusuri terbitnya sertifikat lahan tersebut. Namun, sejauh ini tidak ada progres, sehingga warga Kelurahan Mangga Dua Utara akan datang lagi dihadapan Pemkot Ternate.

“Kami akan tanyakan kembali kepada Pemkot, karena sudah terlalu banyak janji dari mereka, sehingga itu yang kami sesali. Padahal kami hanya butuh kepastian, karena kami juga bagian dari warga Kota Ternate,” katanya.

Karena itu, pihaknya menyambangi kantor DPRD Kota Ternate untuk menanyakan hasil kesepakatan sejak 18 Juli hingga 8 Agustus. Namun, sejauh ini belum ada penjelasan.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Zainul Rahman menuturkan,untuk masalah lahan du Kelurahan Mangga Dua Utara, pihaknya belum fokus pekan ini. Sebab pekan depan akan diadakan reses. Bahkan, mereka juga beralasan kepada warga Mangga Dua Utara agar diberikan waktu untuk dikaji dan akan diundang pihak yang punya keahlian.

“Setelah agenda reses, kami akan mengundang tenaga ahli untuk meminta informasi dengan kajian secara akademik dan hukum terkait lahan itu, supaya DPRD bersuara juga ada dasar yang legal,” jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, pihaknya dari DPRD tidak sekadar berpendapat, tetapi minimal aspek legalitasnya dapat dikemukakan.

“Kita tahu agenda DPRD seperti apa, memang awalnya diminta tanggal 8, tapi agenda DPRD banyak seperti rapat Bamus dan pembahasan KUA-PPAS, sehingga waktu kita habis disitu,” tuturnya.

“Setelah paripurna KUA-PPAS, DPRD akan mengundang tim ahli. Ini bukan DPRD lambat, karena bukan hanya urus satu kampung saja. Jadi ketika sudah ada pembahasan dari hasil kajian baru DPRD merekomendasikan untuk disampaikan ke pemerintah kota,” pungkasnya. (udi)