Gelar Diskusi Tematik, Foshal Bahas Nasib Mangrove di Wilayah Kepulauan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Perhimpunan Forum Studi Halmahera (Foshal) Maluku Utara menggelar diskusi tematik bertajuk “Nasib Mangrove di Wilayah Kepulauan”, bertempat di kantor Foshal di Kota Ternate, Sabtu (10/9).

Diketahui, diskusi yang dimoderatori CEO kabarpulau.com Machmud Ici ini menghadirkan pemantik dari latar belakang berbeda, yakni Pihak Balai DAS Ake Malamo Muh. Arbain Mahmud, ED WALHI Malut Faisal Ratuela dan Ketua KNPI Kota Ternate Samar Ishak.

Direktur Foshal Malut, Dr. Aziz Hasyim dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tema yang diusung ini karena sifatnya kontemporer, sebab membahas tentang lingkungan di tahun 2022.

“Kita menganggap isu ini penting, karena fakta di setiap daerah itu kawasan mangrove sudah beralih fungsi, baik menjadi kawasan tambang maupun akibat dari konversi lahan mangrove itu menjadi lahan lain,” tuturnya.

Menurutnya, kasus ini sudah banyak terjadi. Bahkan satu hektar kawasan mangrove ini jika dihilangkan, maka kurang lebih 500-1.000 jumlah satwa atau potensi perikanan bisa hilang dan musnah.

Selain itu, kata dia, penurunan tutupan hutan, termasuk mangrove tersebut diakibatkan konsesi sawit dan tambang merupakan sebuah tragedi.

“Jadi ini bencana besar harus menjadi concern bersama untuk kemudian kita sharing. Paling tidak menemukan apa yang menjadi penyebab utama penurunan penutupan hutan ini,” katanya.

Tak hanya itu, ia lantas bertanya rencana apa yang bakal dilakukan jika melihat hal tersebut terjadi. Karena itu, sebagai organisasi non pemerintah, pihaknya dari Foshal merasa ini penting untuk membangun kesadaran kritis bersama, dalam hal ini perjuangan melindungi mangrove di Maluku Utara.

Akademisi Unkhair Ternate ini juga menambahkan, nasib mangrove berimplikasi besar terhadap masa depan lingkungan. Atas dasar itu, ia lantas mengajak semua pihak untuk menyuarakan hal tersebut.

“Kami menyadari bahwa selama ini pemberitaan soal isu lingkungan dari jurnalis sangar minim. Senang dengan isu jabatan, instansi pemerintah di internal birokrasi kita abai. Padahal ada isu besar yang dampaknya terasa kepada kita semua yakni isu lingkungan,” pungkasnya. (tan)