Pemkot Diminta Tertibkan 42 Lapak di Kawasan Reklamasi Toboko dan Mangga Dua

PENAMALUT.COM TERNATE – DPRD Kota Ternate meminta Pemkot untuk menertibkan 42 lapak yang terletak di kawasan reklamasi Kelurahan Toboko dan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy mengatakan, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai kegiatan ekonomi, tetapi sebagai kawasan untuk penataan tata ruang.

Menurutnya, apapun bentuk pungutan harus diikhtiarkan. Dengan kata lain, Pemkot sudah harus mengambil langkah tegas untuk membuat larangan pungutan tersebut, karena semua ini merujuk pada Perda.

“Kawasan illegal itu tidak bisa masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD), karena ruang itu diperuntukkan sebagai penataan ruang dan pertamanan,” ujar Muhajirin, Kamis (15/9).

“Sekali lagi, kami meminta kawasan itu segera ditertibkan. Sebab kawasan itu akan menjadi kumuh, sehingga wajah kota juga kelihatannya tidak bagus,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, politikus PKB ini mengakui, DPRD sempat menegur Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kota Ternate agar segera ditertibkan. Pasalnya, kawasan tersebut dinilai tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai tempat jualan.

“Namanya ada kawasan pelarangan, tolong pemerintah daerah harus ada penegasan disitu. Tidak hanya papan larangan, tetapi harus ada tindakan,” pinta Muhajirin.

Sementara, Lurah Mangga Dua Utara, Julkarnain Soamole saat dikonfirmasi menuturkan, yang jelas pedagang di kawasan pantai Mangga Dua itu dikelola langsung oleh pemuda dan tujuannya sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Ini supaya mengurangi pengangguran dan kenakalan remaja. Sedangkan sumber anggaran pungutan iuran jelas untuk pembayaran listrik, sumbangan ke pembangunan kebutuhan masjid dan kegiatan kelurahan lainnya. Karena izin dikeluarkan dari kelurahan, sehingga pengelolaan lapak itu pemuda yang atur,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Pemuda Mangga Dua Utara, Moh. Ahyar Husen mengakui bahwa lapak tersebut memang tidak tertata sejak lama, sehingga kawasan ini tampak kumuh dan gelap.

“Kami koordinasi dengan Lurah agar diagendakan rapat bersama pedagang dan juga pihak PLN untuk pemasangan listrik, dan kita yang sediakan pemasangan lampu dan instalasinya,” kata Ahyar.

Di sisi lain, Ahyar juga mengklarifikasi pernyataan Lurah Mangga Dua terkait iuran yang mengalir ke pemuda. Kata dia, dalam kesepakatan rapat disetujui setiap pedagang membayar Rp 10 ribu dalam sehari. Namun bukan masuk di pemuda, tetapi untuk membeli pulsa listrik agar menyalakan lampu.

Selain itu, pihaknya juga pernah mengadakan rapat bersama pedagang dan kelurahan, hasilnya disetujui karena lampu listrik yang pakai sebelumnya menggunakan aki sekali charger biayanya Rp 20 ribu.

“Jadi tidak ada pungutan liar disitu, makanya ada sedikit miskomunikasi dengan pihak kelurahan itu. Kan pernah BP2RD menagih pajak, hanya saja ditegur sama DPRD dan Ombudsman bahwa area ini tidak bisa dikenakan pajak,” timpalnya.

Atas dasar itu, ia mengajak Pemkot Ternate untuk membahas hal itu agar ada solusinya. Sebab ini adalah upaya untuk meningkatkan PAD.

“Jika pemerintah memang ingin menata ulang tidak menjadi persoalan, hanya saja kasihan juga para pedagang, karena fasilitas semua ditanggung oleh mereka. Jika ini menggenjot PAD, kenapa Pemkot diam,” sesalnya.

Karena itu, pihaknya meminta Pemkot bersama DPRD Kota Ternate untuk membicarakan terkait lapak tersebut.

“Karena potensi untuk meningkatkan PAD kalau dibiarkan itu kan sangat disayangkan. Jadi kalau mau menata, mari kita tata. Tapi kalau tidak, ya kita bongkar jika memang itu bertentangan,” pungkasnya. (udi/tan)