Soal Rencana Pemkot Bangun Rumah Sakit, Akademisi Nilai Membebani APBD

PENAMALUT.COM, TERNATE – Rencana Pemkot Ternate untuk membangun RSUD dengan menggunakan dana pinjaman dari PT. Wika senilai Rp 1,69 triliun terus mendapat sorotan publik.

Respons tersebut berasal dari DPRD hingga Akademisi. Kali ini, rencana Pemkot yang menggandeng PT. Wika soal pembangunan RSUD mendapat respons dari Dosen Ekonomi Unkhair Ternate, Dr. Muammil Sun’an.

Muammil menilai, hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang tentunya menjadi pertanyaan besar bagi publik Kota Ternate.

“Pinjaman yang nilainya begitu besar tentunya akan menjadi beban keuangan (APBD) Kota Ternate, terkait pengembalian dengan jangka waktu yang lumayan lama,” ujar Muammil kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (21/9).

Selanjutnya, Muammil mempertanyakan bagaimana nantinya pelaksanaan pekerjaan dalam membangun RSUD tersebut. Tentu dengan nilai proyek yang nilainya lumayan besar harus melalui suatu proses tender terbuka sesuai dengan prosedur.

“Demikian juga siapa yang nantinya pelaksana dalam pembangunan RSUD tersebut. Jika PT. Wika sendiri sebagai pelaksana dan founding, hal ini tentu menyalahi prosedur,” tuturnya.

Menurutnya, pinjaman yang nilainya lumayan besar tersebut tentunya harus ada persetujuan Kemendagri. Sebab, hal itu harus sesuai dengan Permendagri yang berlaku serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengelolaan keuangan.

“Jika dilihat dari kemampuan Pemkot dalam penerimaan PAD, tentunya tidak mendapat persetujuan dalam perolehan pinjaman yang nilainya hingga Rp 1,69 triliun,” cetusnya.

Jika pinjaman tersebut, lanjut dia, dipaksakan untuk disetujui, maka pengelolaan keuangan akan terganggu dalam jangka waktu yang lumayan lama, dan kegiatan pembangunan lainnya bisa saja “macet” dalam jangka panjang.

Lebih lanjut Muammil bilang, kalau keuntungan RSUD tidak mampu dalam pengembalian pinjaman ke PT. Wika, maka dibebankan dalam APBD, sehingga keuangan Pemkot hanya terkuras untuk pembayaran utang.

“Jika begitu, maka kegiatan atau proyek pembangunan lainnya bisa saja dikorbankan. Selain itu juga pemerintahan yang selanjutnya akan menanggung utang,” tandasnya. (rul/tan)