Kadishub Ternate Akui Ternyata tak Ada Pungli

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Anwar Hasjim, mengakui tidak ada indikasi dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan bawahannya kepada para pedagang kaki lima dan penjual pulsa.

Ini ditegaskan Anwar usai melakukan rapat bersama Pemkot dan pedagang kaki lima serta pedagang pulsa, Rabu (19/10) tadi.

“Terkait dugaan Pungli ini saya sudah tanya ke pedagang, tetapi pedagang mengakui tidak ada Pungli, terus saya juga panggil Kabid Darat Dishub, ternyata ini hanya terjadi understanding saja soal stiker yang diberikan ke pedagang. Jadi tidak ada Pungli,” kata Anwar.

Anwar bilang, rapat tersebut untuk menertibkan kembali pedagang kaki lima, terutama penjual pulsa di belakang Benteng Oranje dan kawasan jalan Pahlawan Revolusi agar tidak ada indikasi Pungli dan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD)

“Dalam rapat ini merupakan kelanjutan dari peninjauan untuk kembali mengatur dan menertibkan para pedagang yang ada di dua tempat itu,” tutur Anwar.

Pada prinsipnya, kata Anwar, pihaknya tidak keberatan jik pedagang pulsa berjualan, tetapi jangan sampai mengganggu arus lalu lintas, sehingga ini perlu diatur dan ditata kembali.

“Untuk pagi hari, pedagang berjualan menggunakan meja kecil agar tidak menggangu badan jalan. Kemudian dari sore mulai pukul 17.00 WIT, mereka pakai mobil sampai malam, karena pertimbangannya kendaraan sedikit berkurang,” jelasnya.

“Jadi mobil yang di pakai berjualan di waktu sore itu harus mobil yang bergerak, artinya tidak boleh parkir mati. Karena habis berjualan sampai pukul 00.00 WIT langsung ditarik ulang,” sambungnya.

Kota Ternate, lanjut Anwar, lahan ruas jalannya kecil dan tidak sama seperti daerah lain yang sebagian besar menggunakan parkir di tepian jalan.

“Untuk itu, pedagang yang diizinkan parkir di tepian jalan nanti kita data lagi. Yang jelas penjual pulsa ditarik retribusi perhari Rp 5.000. Olehnya itu, setiap penagihan retribusi, petugas harus membawa karcis dan pedagang tidak boleh membayar ketika tidak diberikan karcis,” terangnya.

Anwar menuturkan, pedagang yang sudah memiliki pembayaran stiker selama 1 tahun Rp 600 ribu, sudah tak ada lagi penarikan retribusi, sebab sudah ditertibkan kembali.

“Saya juga akan buat surat untuk menunjuk petugas yang di tempatkan menagih retribusi, sehingga ini resmi jika penataan itu harus tertib, kalau dihiraukan maka akan ditindak melalui koordinator masing-masing,” katanya.

Penagihan menggunakan karcis nanti dilihat dalam perkembangannya kedepan, sehingga bisa membedakan mana yang pakai karcis dan mana yang pakai stiker. Dengan begitu, sasarannya lebih mudah dikontrol.

“Karena ini penataan kembali dalam rangka optimalisasi PAD, sehingga mulai digalakkan supaya bisa mencapai maksimal,” tandasnya.

Terpisah, Ari, salah satu pedagang pulsa pedagang mobil pulsa, mengakui pihaknya berjualan pulsa sejak 2018, sehingga untuk indikasi Pungli dari petugas Dishub memang tidak ada.

“Jadi kita ikut ketentuan saja, kalau memang pemerintah gusur ya gusur. Tapi karena pertimbangan kemanusiaan, maka kami diizinkan untuk berjualan,” katanya.

Ari bilang, selama ini untuk pembayaran retribusi pihaknya hanya mengunakan stiker dan pembayarannya dihitung per tahun.

“Untuk stiker pertahun Rp 600 ribu per unit mobil. Jadi nanti mereka dari petugas Dishub datang untuk tagih,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya diberikan izin oleh petugas untuk berjualan di kawasan Skate Park saat rapat 2021 lalu di kantor Bappeda.

“Keputusannya kami diperbolehkan untuk berjualan dengan ketentuan operasional yang ada, bahwa berjualan hanya bisa dilakukan dari jam 9 pagi sampai 10 malam saja,” sebutnya.

Ia bahkan menyebut, kerap kali pihak petugas meminta pulsa secara gratis kepada pihaknya.

“Untuk pembayaran lain sudah tidak ada, tapi biasanya hanya para petugas yang minta di kirimkan pulsa, ya itu sudah biasa,” tutup Ari. (udi/tan)