MAJANG  

Abaikan Nasib Pedagang, Pemkot Ternate Diminta Beri Kepastian

Gamhas Malut saat menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Ternate. (Udi/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Puluhan Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Ternate, Kamis (27/10).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota Ternate segera memberikan tempat layak bagi para pedagang di belakang Jatiland Mall yang telah direlokasi.

Koordinator Aksi, Abidin Rumage, mengatakan kurang lebih tiga bulan yang lalu, rencana relokasi pedagang di belakang Jatiland Mall membuat para pedagang saat ini tak mendapatkan tempat jualan.

“Dalam pemindahan ini, banyak pedagang mendapat masalah tempatnya, mulai dari tidak adanya sosialisasi sampai desakan Pemkot untuk melakukan pengosongan barang dagangan,” ujarnya.

Bahkan, sebagian tempat jualan baru tidak disediakan oleh Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate. Hal ini menimbulkan semakin rumit ketika upaya pengadaan tempat dari dinas terkait dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan hasil dagangan.

“Dengan alasan, tempat yang disediakan memiliki jarak relatif dekat dengan pedangan besar, terutama di pasar Bahari Berkesan III,” kesalnya.

Tidak hanya itu, upaya pendataan pedagang yang belum mendapatkan tempat juga dinilai serampangan dan tak terkoordinasi. Bahkan sempat dilakukan pembagian nomor tempat dagangan, nyatanya upaya ini tidak mengakomodir semua pedagang.

“Ini hanya karena keterbatasan nomor akibat tempat yang disediakan tidak bisa menampung seluruh pedagang, sehingga sampai saat ini masih banyak pedagang yang memilih untuk menetap dan berjualan di belakang Jatiland Mall,” jelasnya.

Selain itu, Abidin menuturkan, bahwa pedagang yang ada di belakang Jatiland Mall dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu pedagang kelapa muda, pedagang rempah dan Barito.

“Dari situasi dan kondisi ini, para pedagang merasa di diskriminasi, artinya kurangnya perhatian dari petugas pasar. Itu dapat dilihat dari fasilitas tempat jualan yang tidak memadai hingga keberadaannya disebut illegal oleh salah satu Kabid Disperindag dalam pertemuan pada Selasa kemarin. Padahal mereka punya kontribusi yang begitu besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam setahun,” tandasnya. (udi/tan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *