Pasien BPJS Keluhkan Pelayanan RSUD Jailolo, Novimaryana: Harus Emergency

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Salah satu pasien BPJS di Kabupaten Halmahera Barat mengeluhkan pelayanan di RSUD Jailolo. Pasalnya, pihak RSUD terkesan lepas tangan dalam melayani pasien dengan status BPJS.

Nunung, salah satu peserta BPJS yang mendapat perlakuan kurang baik oleh pihak RSUD Jailolo itu menceritakan bahwa anaknya sakit demam, sehingga ia membawa ke RSUD pada Minggu (30/1) kemarin. Namun sebelum ke RSUD, ia lebih dulu ke Puskesmas. Akan tetapi waktu pelayanan di Puskesmas sudah berakhir, sehingga ia langsung membawa anaknya ke RSUD.

Setibanya di RSUD, perawat langsung menanyakan anaknya sakit apa. Nunung kemudian menjawab anaknya demam. Perawat di RSUD kemudian bertanya lagi kenapa tidak membawa di Puskesmas, ia bilang bahwa Puskesmas sudah mau tutup, sehingga dilanjutkan ke RSUD.

Tidak langsung melakukan pertolongan, perawat tersebut malah bertanya apakah ada kartu BPJS atau tidak.

“Saya bilang ada kartu. Kemudian dokter di sebelah bilang bahwa bisa berobat, tapi harus tidak pakai kartu BPJS. Jadi harus bayar, karena bukan keadaan emergency. Lalu buat apa kita bayar BPJS setiap bulan,” keluh Nunung melalui akun media sosial facebook-nya.

Postingan ini kemudian ditindaklanjuti petinggi RSUD. Senin (31/10) tadi, Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel bersama pihak BPJS langsung memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan.

dr. Novimaryana saat dikonfirmasi menyatakan, sebelum pasien tersebut ke RSUD, harusnya lebih dulu mendatangi Puskesmas maupun klinik-klinik terdekat. Sebab, kata dia, pasien yang tidak dalam kondisi emergency harus dirawat di Puskesmas, apalagi pasien tersebut hanya demam.

“Kemudian yang menentukan emergency atau tidak itu bukan keluarga pasien, tetapi dokter. Sementara aturan BPJS itu baku untuk seluruh Indonesia. Jadi ada diagnosa yang harus dirawat di rumah sakit itu apa-apa saja. Kalau misalnya demam itu tidak bisa, terkecuali demam dengan komplikasi baru bisa dirawat di RSUD,” ujarnya.

Menurut dia, pasien tersebut bisa saja datang ke RSUD, namun harus ada rujukan dari Puskesmas. Dan pasien yang bersangkutan tidak punya rujukan.

“Anaknya itu hanya demam, jadi tidak bisa. Kami punya klaim tiap bulan itu belum tentu diterima oleh pihak BPJS, harus melalui verifikasi dahulu. Jadi ada diagnosa-diagnosa tertentu yang dirawat di rumah sakit,” tuturnya.

“Tapi mungkin keluarga pasien karena tidak paham, dia tidak bertanya. Sedangkan di RSUD juga ada tempat pengaduan, malah dia langsung memosting di media sosial. Kalau pasien seperti ini semua kami gulung tikar,” sambungnya.

Ia menegaskan, pihaknya bukannya tidak mau melayani, tetapi harus melalui prosedur. Namun demikian, hal ini menjadi bahan evaluasi. Sehingga itu, ia bakal memanggil tenaga medis di unit gawat darurat (UGD) agar lebih kooperatif, karena pintu pertama pelayanan itu di UGD.

Sementara Kepala BPJS Halbar, Ikram R. Basir menyampaikan, terkait dengan alur pelayanan jaminan kesehatan Nasional itu berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan primer atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu di Puskesmas, dokter keluarga, dan klinik untuk pelayanan administrasi, konsultasi, serta pelayanan non spesialis.

“Apabila di Puskesmas butuh penanganan lebih lanjut, baru dirujuk ke RSUD. Kalau misalnya ke rumah sakit boleh, tapi harus terjadi kegawatdaruratan. Gawat darurat sendiri harus ada kriterianya, dan itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter,” jelasnya.

Ikram mencontohkan gawat darurat itu misalnya pasien tidak sadarkan diri, gangguan pernapasan, atau melahirkan maupun penyakit lain yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin atau emergency, barulah ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan.

“Yang terjadi Kemarin itu kondisi balita tersebut belum dicek, karena tidak darurat. Seharusnya dia berobat ke Puskesmas. Pasien yang bersangkutan itu hanya demam,” tandasnya.

Hal ini, lanjut Ikram, ke depannya menjadi bahan evaluasi untuk Puskesmas dan juga BPJS Halbar. Ia juga menyesalkan sikap yang bersangkutan yang langsung menulis di media sosial, padahal seharusnya dikonfirmasi terlebih dulu.

“Di RSUD Jailolo juga menyediakan ruang keluhan pelayanan untuk keluhan-keluhan dari masyarakat. Tapi ini sudah selesai, dan tadi ada permohonan maaf dari orang tua pasien,” terangnya. (adi/ask)