Kadisparpora Halbar Diperiksa Kejari Terkait Anggaran Wisata Gamtala

Kadisparpora Halbar, Fenny Kiat (baju putih), saat menghadiri panggilan Kejari.

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat memeriksa Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Kadisparpora) Halbar, Fenny Kiat, Rabu (17/11) kemarin.

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi anggaran pembangunan wisata Gamtala tahun 2019 senilai Rp 1,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Pantauan wartawan di lapangan, Fenny mendatangi kantor Kejari pada pukul 15.35 WIT. Hingga pukul 17.00 WIT, barulah ia keluar.

Pembangunan wisata sendiri sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,3 miliar sekian pada tahun 2019.

Kepada wartawan, Fenny mengaku ia diperiksa terkait pengelolaan wisata di Desa Gamtala. Dimana pembangunan fasilitas wisata tersebut kini pengelolaannya terbengkalai.

Ia menjelaskan, proyek wisata itu dibangun pada awal tahun 2019 dan selesai pada Desember 2019. Masuk tahun 2020, Pemkab Halbar melalui Disparpora membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di desa tersebut untuk pengelolaannya.

“Saat itu ada surat penyerahan pengelolaan Pemda ke kelompok sadar wisata. waktu pengelolaan baru berjalan dua bulan, kemudian pandemi Covid sehingga ditutup Setelah ditutup, anak-anak atau pengelola kelompok sadar wisata masuk bekerja di salah satu perusahaan tambang, makanya sampai sekarang terbengkalai,” ungkapnya.

Ditanya soal anggaran, Fenny tidak menjelaskan secara rinci terkait DAK tahun 2019 tersebut

“Jadi anggaran DAK ini beda-beda. Beda item beda nilai. Pokoknya secara umum pengelolaannya yang tidak jalan,” ujarnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Halbar, Edy Djuebang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, pembangunan wisata di Desa Gamtala dengan anggaran miliaran rupiah pada tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini belum ada pemasukan ke khas daerah.

“Pembangunan itu pada tahun 2019 anggaran sebesar Rp 1,3 miliar sekian. Setelah dibangun, diserahkan pengelolanya ke Pokdarwis supaya ada pemasukan ke khas daerah, mulai dari karcis masuk hingga pengelolaan kios. Namun hingga saat ini, satu rupiah pun tidak masuk ke khas daerah,” tuturnya .

Dia mengaku, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan terhadap dua orang saksi, yakni Ketua Pokdarwis dan Kadisparpora.

“Kami juga akan panggil lagi PPTK-nya. PPTK ini tidak kooperatif, kemarin mangkir dari panggilan. Ini panggilam yang ketiga kali. Terus dengan penyedianya kita lanjut panggil pada Senin depan,” jelasnya menutup. (adi/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *