Buntut Demo TPP, Kewenangan Klinis Puluhan Tenaga Ahli RSUD CB Dicabut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Puluhan tenaga ahli di RSUD Chasan Boesorie (CB) dicabut kewenangan klinisnya.

Pencabutan kewenangan klinis tenaga ahli ini buntut dari aksi terkait tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 15 bulan yang belum dibayarkan.

Surat pencabutan Perawat Klinis ini dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama RSUD Chasan Boesorie, dr. Alwia Assagaf. Hal ini menambah daftar panjang kegaduhan yang terjadi di RSUD.

“Tugas Plt Direktur ini dalam aturan belum bisa merolling bawahannya. Apalagi rolling dengan alasan para tenaga kesehatan ini ikut aksi unjuk rasa. Ini kesalahpahaman dari sistem yang ada,” ujar salah satu perawat yang enggan menyebut namanya kepada wartawan, Selasa (20/12).

Menurut dia, mencabut kewenangan klinis perawat adalah hal yang sangat fatal. Apalagi yang dicabut kewenangan klinis itu bukan hanya satu atau dua orang, tetapi 80 orang yang notabene tenaga ahli semua.

“Inilah yang membuat RSUD CB sekarang pincang,” tuturnya kesal.

Dia sendiri merupakan salah satu korban dari kebijakan Plt Direktur Alwia Assagaf. Sekarang ia telah dipindahkan ke bagian Poliklinik, sementara awalnya bekerja sesuai basic keilmuannya adalah bedah.

“Saya sendiri sementara dinonaktifkan dari pelayanan, sekarang tidak bisa bersentuhan dengan pasien lagi. Yang awal saya di bedah, dipindahkan ke Poliklinik, berarti tidak nyambung. Awalnya saya biasa merawat pasien, dipindahkan ke pelayanan biasa,” ucapnya.

“Orang yang di pelayanan kemudian naik ke bedah sudah pasti bingung, dia mau kerja apa. Kondisi sementara pincang, karena ditutupi oleh tenaga kontrak. Hanya saja tenaga kontrak kalau ikut sistem kredensial, bukan tupoksinya di situ. Misalnya di anak, lalu ditempatkan di jantung. Ini yang terjadi sekarang, terutama di Polik yang merupakan pelayanan dasar,” sambungnya.

Salah satu dokter spesialis kulit juga mengaku kesal dengan kebijakan Plt Direktur RSUD ini, karena dianggap telah menambah kegaduhan internal RSUD.

“Waktu dia (Dirut) masuk, dia menganggap dan mencurigai kami punya prasangka buruk kepadanya, padahal tidak. Kami senang ada pergantian direktur, tapi ternyata dia malah bikin kacau. Kami sudah memberi saran, senang hati menerima, tetapi malah blok-blok. Dia tidak mau menerima tanggapan kami, seperti otoriter,” tandasnya.

Ia bilang, pergantian Dirut lama ke yang baru untuk menetralisir kegaduhan yang terjadi di RSUD.

“Harusnya dia (dr. Alwia) merangkul kami. Kalaupun RS tidak ada uang, saya yakin kalau ada pendekatan secara kemanusiaan, kami akan menerima, walaupun hanya satu bulan TPP kami dibayar,” tukasnya.

Terpisah, Direktur RSUD CB, Alwia Assagaf, mengatakan dirinya mengeluarkan surat pencabutan kewenangan klinis kurang lebih 40 orang perawat.

Baginya, perawat yang tidak memiliki kredensial kewenangan klinis, sudah pasti tidak bisa menangani pasien sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Surat kredensial kewenangan klinis sudah diamanatkan dalam peraturan dan tidak hanya berlaku untuk perawat. Dia menegaskan berhak mengeluarkan surat kredensial, karena itu wajib dan tidak melanggar undang-undang.

“Kredensial itu wajib. Jadi mau perawat, dokter maupun tenaga kesehatan lainya. Kewenangan dibuat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), saya hanya mempelajari di situ dan bahwa harus ada kewenangan klinis sebelum melaksanakan keperawatan,” pungkasnya. (ano/ask)