RAPBD 2024, Pemkot Ternate Anggarkan Belanja Piring hingga Kompor Senilai 17 Miliar

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 senilai 1,157 triliun. Sementara belanja daerah dianggarkan senilai Rp 1,154 triliun.

Didalam belanja daerah itu terdapat belanja yang dianggap tidak masuk akal, seperti belanja piring, sendok, gelas, peralatan ojek andalan, BLT, mickser dan kompor yang nilainya mencapai Rp 17 miliar.

“Ini yang tidak rasional,” ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid kepada wartawan, Kamis (30/11)

Menurut dia, anggaran belanja perabotan rumah tangga ini melekat pada Dinas Koperasi senilai Rp 10 miliar, Disperindag Rp 5 miliar, dan Dinas Pariwisata Rp 1,7 miliar.

Mubin menganggap belanja tersebut tidak penting, sehingga digeser ke belanja yang mendesak.

Ketua Komisi II DPRD ini lantas mengkritik Pemerintah Kota Ternate yang membelanjakan sesuatu tidak melihat pendapatan keuangan daerah dan hanya mengejar belanja tanpa mempertimbangkan pendapatan.

“Mengapa digeser, memang perencanaan tidak matang. Ini yang kemudian DPRD meminta supaya diperbaiki agar digeser untuk menambah honor PTT. Bayangkan saja gaji mereka hanya Rp 900 ribu untuk yang berijazah SMA dan Rp 1 juta untuk Sarjana. Ini tentu sangat miris,” tandasnya.

Dia bilang, berapa yang dibelanjakan oleh Pemkot Ternate itu agar dicek dulu keuangan daerah. Sebab beban belanja dan pendapatan tidak sesuai.

“Coba telusuri apakah rasional antara pendapatan dan belanja daerah dari target setelah perubahan Rp 154 miliar direalisasi sekarang baru mencapai Rp 56 miliar. Realisasi begitu rendah, namun Pemkot menaikan Rp 26 miliar. Ini tidak seimbang,” tuturnya. 

Demikian pula, kata dia, rincian terkait pajak daerah dari target Rp 71 miliar sudah melampaui Rp 90 miliar. Bergeser ke retribusi daerah tahun 2023 ditargetkan Rp 32 miliar, sementara realisasi sekarang baru Rp 17 miliar.

“Yang lebih mengkhawatirkan lagi lain-lain pendapatan yang sah target Rp 45 miliar, realisasi hingga sekarang baru Rp 7 miliar sekian. Alasan Pemkot ada kenaikan pendapatan untuk mengejar belanja, maka itu yang perlu Banggar rasionalisasi,” jelasnya. 

“Jangan berfikir ditetapkan belanja dulu baru pendapatan disesuaikan, itu bahaya sekali. Dan tidak ada kajian tentang potensi, jadi Pemkot menaikan target hanya asal-asalan tak melalui analisis rasional dan baik. Kenapa tetapkan potensi pendapatan seperti begitu, apakah potensi begitu rill,” pungkasnya. (udi/ask)