Tak Ada Upaya Penagihan, Inspektorat Malut Diduga Abaikan Piutang TGR 44 Miliar

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Inspektorat Provinsi Maluku Utara mengabaikan menyelasaikan piutang tuntutan atau tagihan ganti rugi (TGR) senilai Rp 44.162.593.203,48 yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelesaian kerugian daerah menunjukkan bahwa dari total piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang disajikan di neraca senilai Rp 44.870.081.508,59 dan terdapat tagihan TGR sebesar Rp 44.162.593.203,48 telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

Untuk pelaksanaan eksekusi jaminan perlu proses penjualan aset jaminan melalui KPKNL. Hal ini memerlukan proses yang panjang menyebabkan habisnya jangka waktu surat keterangan keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM). Selain itu, tidak ada upaya penagihan yang dilakukan oleh tim penyelesaian kerugian daerah dalam hal ini pihak Inspektorat maupun eksekusi jaminan atas tuntutan ganti kerugian daerah tersebut.

Hal ini menimbulkan kerugian daerah tidak segera terpulihkan sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 Nomor: 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023, terdapat dokumen pencatatan saldo piutang TGR daerah dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa dari 112 SKTJM senilai Rp 44.870.081.508,59 yang digunakan sebagai dasar pencatatan, terdapat SKTJM senilai Rp 42.621.383.618,15 yang tidak dilengkapi jaminan.

Dengan tidak dilengkapinya jaminan, maka SKTJM yang telah diterbitkan tidak dapat menjamin pengembalian atas kerugian daerah jika di akhir periode tidak dilunasi.

Sehingga itu, Inspektorat selaku tim penyelesaian kerugian daerah harus bertindak atas hal tersebut. Kepala Inspektorat Malut Nirwan M.T Ali saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon tidak menjawab, pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga tak merespons hingga berita ini ditayangkan. (ano/ask)