PENAMALUT.COM, JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di bawah kepemimpinan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad terdapat banyak persoalan yang tak kunjung diselesaikan.
Mulai dari program pemulihan ekonomi, infrastruktur, hingga kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Satu permasalahan lagi adalah tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan senilai Rp 8 miliar.
Informasi yang diperoleh, iuran BPJS Kesehatan yang ditunggak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di bawah kepemimpinan James-Jufri mencapai 9 miliar sekian terhitung sejak Januari hingga September 2024 ini.
Hasil penelusuran media ini, benar adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan selama 9 bulan. Di mana per bulan sebesar Rp 1.013.180.000.
Kepala BPJS Kabupaten Halmahera Barat, Ikram R. Basir saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa (10/9) kemarin membenarkan adanya tunggakan iuran BPJS kesehatan. Ikram menyebut tunggakan itu masih ada 8 bulan pembayaran, seban satu bulan sudah dibayarkan.
“Iya, sudah dibayar satu bulan. Sisa 8 bulan, Februari sampai September 2024,” beber Ikram.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk penjaminan layanan kesehatan masyarakat Halmahera Barat sebanyak 29.682 jiwa, di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jaminan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Barat, dalam rangka mendukung program “Halbar Sehat”.
Sementara salah satu pegawai di Dinas Kesehatan Halmahera Barat, membenarkan terkait tunggakan iuran tersebut. Meski begitu, orang yang enggan namanya dipublis ini mengatakan pihaknya terus mengajukan permintaan pembayaran iuran BPJS itu setiap bulan ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Halbar.
“Karena setiap satu bulan itu mendekati 1 miliar sekian, jadi kalau digabung keseluruhan angkanya sudah terlalu fantastis. Makanya harus dibayar bulan perbulan disesuaikan dengan kondisi keuangan di BKAD Halbar, pokoknya kita sudah ajukan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Barat, Sonya Mail, mengaku pihaknya sudah membayar iuran tersebut pada Senin kemarin.
“Iya sudah dibayar kemarin, 1 bulan,” kata Sonya ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.
Sonya mengatakan iuran BPJS Kesehatan tertunggak lantaran pihaknya menangani pembayaran dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dan juga anggaran untuk erupsi gunung Ibu beberapa waktu lalu.
“Jadi, pasti kami bayar dan diusahakan selesai tahun ini,” tandasnya. (adi/ask)
