PENAMALUT.COM, DARUBA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di bawah kepemimpinan Benny Laos membangun sejumlah bangunan yang saat ini tak bermanfaat.
Sejumlah bangunan yang tak berfungsi itu seperti pusat jajanan kuliner dan cendera mata yang terletak di Desa Gotalamo. Bangunan yang dibangun sejak tahun 2018 dan menelan anggaran 3,9 miliar itu kini tak ditempati pedagang.
Selanjutnya pembangunan tempat wisata di Desa Pangeo dan Desa Lifao. Pembangunan ini meliputi sejumlah item dengan anggaran sebesar 30 miliar pada tahun 2021 lalu. Sayangnya, bangunan itu kini dibiarkan terbengkalai dan tak terurus.
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga telah membangun 30 unit bangunan BUMDes yang tersebar di enam kecamatan. Proyek pembangunan 30 bangunan BUMDes itu dibangun di masa kepemimpinan Bupati Benny Laos pada 2019 lalu.
Sayangnya, proyek pembangunan infrastruktur dengan pagu Rp 32 miliar itu tak menyentuh akar persoalan dan kebutuhan masyarakat Morotai. Hingga kini, sejumlah infrastruktur itu hanya jadi bangunan yang mubazir karena tak terpakai.
Lantaran pemkab Morotai yang asal-asalan membangun dan tidak ambil pusing dengan pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat menjadi korban. Contoh nyata itu terlihat dari beberapa bangunan BUMDes yang tak pernah terpakai sejak dibangun, seperti bangunan BUMDes di Desa Korago, Desa Lusuo, Desa Wewemo, Desa Toara, Desa Waringin, Desa Juanga.
Selain itu, sejumlah bangunan BUMDes lainnya yang meskipun terpakai, namun kondisinya kian memprihatinkan. Ini karena kondisi pertumbuhan ekonomi di Morotai yang sangat merosot, sehingga sejumlah UMKM yang berusaha di lapak-lapak bangunan BUMDes ramai-ramai gulung tikar. Ini dapat dilihat pada kondisi BUMDes Dehegila, BUMDes Gamlamo dan BUMDes Muhajirin yang terdapat toko-toko swalayan itu kini seluruh barang dagangannya telah kadaluarsa karena tak laku terjual.
Mirisnya lagi, bagunan BUMDes Muhajirin yang diisi lima unit lapak dan satu toko swalayan itu berada di lingkungan Kantor Bupati. Tetapi, para pedagang di situ telah gulung tikar lantaran jualan yang disajikan tak pernah laku terjual. Saat ini, hanya ada satu lapak yang berfungsi.
Kepala Bidang Pembangunan dan PMD Dinas PMD Morotai, Suriyati Bakar, mengakui sejumlah bangunan BUMDes di Morotai tak pernah terpakai sama sekali.
“Kalau data di saya aktif, tapi tidak semua dari 30 bangunan. Dari satu bangunan itu kurang lebih lima lapak ada juga yang gudang seperti di belakang pasar. Jadi kalau bilang aktif, kita hitung dulu berapa yang kosong,” kata Suriyati kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (12/9).
Menurutnya, sejumlah bangunan BUMDes yang belum dimanfaatkan itu karena pihak pemdes setempat belum melakukan pembentukan BUMDes.
“Itu untuk BUMDes-BUMDes yang belum pemanfaatan gedung yang sampai saat ini belum aktif. Ada juga BUMDes yang saat ini dinonaktifkan sementara, salah satunya BUMDes Muhajirin. Alasannya karena masih dalam proses penyusunan keuangan. Kemudian ada beberapa barang yang kadaluarsa, tapi kalau nilainya belum masuk di laporan saya,” ujarnya.
Pihaknya telah berupaya agar sejumlah bangunan BUMDes dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, namun hasilnya nihil. Padahal penggunaan bangunan BUMDes di Morotai tak dipungut biaya retribusi.
“Kita sudah tawarkan tapi tidak ada masyarakat yang bersedia, karena kendalanya di modal. Begitu juga kami dari dinas sudah berusaha untuk mencari pengusaha-pengusaha baik di dalam kabupaten maupun di luar, itu torang sudah coba tawarkan bahwa di Morotai ada gedung-gedung yang belum dipakai. Kalau mau masuk untuk pinjam pakai, ya silahkan. Saat ini kan belum ada biaya retribusi jadi masih gratis,” jelasnya. (zun/ask)
