PENAMALUT.COM, TERNATE – Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A Im, rupanya tak mau anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD dilakukan efisensi.
Hal ini seiring Pemerintah Kota Ternate sedang melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Rusdi menyebut efisiensi anggaran hanya berlaku untuk kegiatan seremonial saja, sementara untuk pokok pikiran DPRD tak perlu. Sebab bagi dia, aspirasi yang disampaikan masyarakat mengenai kebutuhan mendasar.
“Jadi kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tak perlu di efisiensi. Memang secara lembaga sesuai instruksi presiden bukan hanya DPRD, tapi seluruh pemerintah di Indonesia,” tuturnya, Senin (21/4).
Dia bilang, kegiatan perjalanan dinas dalam daerah seperti Reses anggota DPRD di dapil masing-masing juga pastinya mempengaruhi kinerja penyerapan aspirasi. Sebab menyangkut tugas pokok DPRD adalah fungsi pengawasan.
“Tapi untuk Reses juga telah diatur dalam aturan. Jadi tetap jalan, hanya saja perjalanan dinas lain nanti dipangkas. Kami juga mengharapkan agar efisiensi ini sukup 1 tahun saja,” harapnya.
Meski demikian, dia belum mengetahui secara pasti efisiensi ini akan berjalan lama.
Selaku kordinator Banggar DPRD, Rusdi mengemukakan saat ini realisasi belum sampai 50 persen.
“Insya Allah akan ada rapat dengan Banggar dan TAPD besok setelah selesai paripurna pansus terkait kinerja pemerintah tahun sebelumnya,” ujarnya.
Politisi Nasdem ini juga berharap pemerintah merespons baik dalam hal ini dan mengutamakan program kegiatan yang urgen. Ini demi kepentingan masyarakat di Kota Ternate.Ā
Namun begitu, pihaknya tetap mendukung pemangkasan anggaran untuk dialihkan ke program sesuai asta cita presiden,” pungkasnya. (udi/ask)
