PENAMALUT.COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan, rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor, menyusul capaian nasional pada tahun 2025 yang berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini menjadi langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi persoalan klasik petani, khususnya keterbatasan permodalan. Melalui kolaborasi dengan Himbara, Polri mempermudah akses kelompok tani (Poktan) jagung terhadap pembiayaan perbankan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti di bawah wilayah hukum Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani jagung memperoleh akses kredit untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian.
Perwakilan Himbara yang juga Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Tidak hanya memfasilitasi permodalan, Polri juga mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen petani tidak dikuasai tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga yang berpihak kepada produsen.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga beli sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, memutus ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan akses pasar yang jelas, petani diharapkan mampu mengelola pembiayaan secara sehat dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai bagian dari upaya strategis menjaga kedaulatan pangan nasional dan meningkatkan taraf hidup petani Indonesia.
