Penulis: Iksan Lutfi (Mantan Ketua IMM Kota Ternate)
Dinamika pembangunan infrastruktur di Maluku Utara kini memasuki babak baru. Penunjukan H. Abdul Hamid Payapo—yang akrab disapa Haji Mito—sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara bukan sekadar rotasi jabatan administratif. Ini adalah sinyal kuat bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Moloku Kie Raha akan bergerak ke fase yang lebih progresif dan terarah.
Menggantikan Navy Anugerah Umasangaji, kehadiran Haji Mito langsung disambut optimisme dari berbagai kalangan. Hal ini bukan tanpa alasan. Publik melihat kombinasi yang jarang: kapasitas teknis, pengalaman lapangan, serta kedekatan emosional dengan Maluku Utara.
Rekam Jejak yang Teruji
Kepercayaan publik terhadap Haji Mito dibangun di atas fondasi pengalaman panjang. Ia bukan sosok baru dalam dunia infrastruktur. Kariernya ditempa dari berbagai posisi strategis, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPJN Maluku Utara hingga Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Balai Besar Batam dan Balai Jalan Nasional Maluku di Ambon.
Pengalaman lintas wilayah ini menjadi modal penting. Ia tidak hanya memahami aspek teknis pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga dinamika manajemen proyek berskala nasional. Dengan bekal tersebut, publik berharap visi besar pembangunan tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk infrastruktur yang nyata dan berdampak.
Dimensi Putra Daerah
Ada faktor lain yang memperkuat harapan publik: Haji Mito memiliki akar sebagai putra daerah Maluku Utara dari garis ibunya. Kedekatan ini memberi makna lebih dalam terhadap kepemimpinannya.
Pembangunan infrastruktur, dalam konteks ini, bukan sekadar pekerjaan birokratis, tetapi menjadi bagian dari panggilan pengabdian. Ia diharapkan tidak hanya bekerja dengan logika teknokratis, tetapi juga dengan kepekaan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis seperti Maluku Utara, pendekatan seperti ini menjadi sangat krusial. Infrastruktur bukan hanya soal konektivitas fisik, tetapi juga soal membuka akses, mengurangi kesenjangan, dan menghadirkan keadilan pembangunan.
Kolaborasi sebagai Kunci
Tantangan pembangunan di Maluku Utara tidak ringan—mulai dari persoalan logistik, kondisi geografis, hingga sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan. Karena itu, kepemimpinan Haji Mito diuji bukan hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kapasitas membangun kolaborasi.
BPJN tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi menjadi keharusan, melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi dan organisasi masyarakat, serta elemen pemuda sebagai kekuatan kontrol sosial
Kaum muda, khususnya, melihat infrastruktur sebagai fondasi utama peningkatan daya saing daerah. Jika ruang kolaborasi ini dibuka, maka peluang lahirnya terobosan besar akan semakin nyata.
Menjawab Harapan Publik
Penunjukan Haji Mito datang di saat ekspektasi publik terhadap percepatan pembangunan semakin tinggi. Infrastruktur kini tidak lagi dilihat sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menekan biaya logistik, membuka keterisolasian wilayah, mempercepat akses layanan kesehatan dan pendidikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
Di titik inilah kepemimpinan Haji Mito diuji: mampu atau tidak menerjemahkan harapan besar itu menjadi kerja nyata yang terukur.
Dengan rekam jejak yang kuat, kedekatan emosional sebagai putra daerah, serta komitmen pada kolaborasi, ada alasan untuk optimis. Namun, optimisme itu tetap harus dikawal.
Masyarakat Maluku Utara tidak hanya berharap, tetapi juga menunggu bukti. Kini saatnya semua elemen bersatu, mengawasi, sekaligus mendukung agar agenda besar konektivitas ini benar-benar terwujud.
Selamat bertugas, Haji Mito. Jalan-jalan Maluku Utara menanti karya nyatamu. (*)
