PENAMALUT.COM, SOFIFI – Program Rumah Layak Huni (RLH) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda. Pada 2026, jumlah bantuan meningkat menjadi 1.200 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah merasakan manfaat hunian yang lebih layak.
Peningkatan ini terlihat dibandingkan tahun 2025 yang hanya mengalokasikan 700 unit bantuan. Program tersebut terdiri dari 150 unit pembangunan rumah baru, 700 unit rehabilitasi rumah, dan 350 paket dapur sehat, dengan total anggaran sekitar Rp 40,7 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Musrifah Alhadar, mengatakan peningkatan kuota RLH merupakan arahan Gubernur Sherly Tjoanda agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak huni.
Selain meningkatkan jumlah penerima, Pemerintah Provinsi juga menaikkan nilai bantuan menjadi Rp 60 juta untuk pembangunan rumah baru, Rp 35 juta untuk rehabilitasi, dan Rp 25 juta untuk program Dapur Sehat.
Pelaksana Tugas di lingkungan Disperkim Maluku Utara, Firman, menjelaskan seluruh kabupaten dan kota kini telah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Beberapa wilayah bahkan telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen, sementara daerah terpencil masih menyesuaikan harga material dan biaya tenaga kerja.
“Yang pasti seluruh daerah sudah berjalan. Kami memastikan rumah yang dibangun benar-benar layak, kokoh, dan sesuai standar sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Firman menambahkan, alokasi bantuan terbesar diberikan kepada Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur yang masing-masing memperoleh 200 unit. Sementara Kota Tidore Kepulauan menerima 80 unit, sedangkan Kota Ternate dan Pulau Morotai masing-masing mendapat 50 unit.
Program RLH 2026 ditargetkan rampung dan seluruh bantuan diserahkan kepada penerima manfaat sebelum akhir September. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga terus memperketat pengawasan dan validasi data agar bantuan tepat sasaran.
Melalui perluasan program RLH ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau hingga wilayah-wilayah terpencil di seluruh Maluku Utara. (ask)
