PENAMALUT.COM, LABUHA – Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halmahera Selatan sebesar Rp31,5 miliar dalam perubahan APBD 2026 justru memicu pertanyaan Fraksi NasDem DPRD Halsel. Ke mana arah tambahan uang daerah itu akan dibelanjakan?
Pertanyaan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem, Fransiska Thendean, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (1/9) malam.
Target PAD naik dari Rp269,156 miliar menjadi Rp300,656 miliar. Namun, NasDem menilai kenaikan target pendapatan harus diikuti pembenahan serius pada tata kelola dan arah belanja daerah.
“Jangan sampai target PAD hanya menjadi angka formalitas di atas kertas,” tegas Fransiska.
NasDem meminta pemerintah memperkuat intensifikasi pajak dan retribusi, mencari sumber PAD baru, mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan, serta mengoptimalkan aset daerah untuk menutup potensi kebocoran.
Sorotan juga diarahkan kepada BUMD dan BLUD, terutama PDAM. NasDem meminta pemerintah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, termasuk target penerimaan dan batas waktu pencapaiannya.
Bagi NasDem, badan usaha milik daerah tidak cukup hanya beroperasi, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap daerah.
Kritik paling tajam diarahkan pada struktur belanja perubahan APBD 2026. NasDem menilai belanja operasional lebih dominan dibanding belanja modal.
Fransiska mengingatkan, perubahan APBD memang diperlukan untuk membiayai gaji, tunjangan dan kebutuhan pelayanan publik. Namun, jika belanja operasional terus menggerus ruang belanja modal, APBD dinilai kehilangan orientasi pembangunan jangka panjang.
“Dominasi belanja operasional yang secara signifikan menggerus alokasi belanja modal mencerminkan struktur APBD kurang sehat dan belum berorientasi pada pembangunan jangka panjang,” tegasnya.
NasDem juga mempertanyakan tambahan anggaran untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan dan sejumlah kecamatan yang dinilai sebagian bersifat konsumtif serta belum berdampak langsung kepada masyarakat.
NasDem menemukan masih adanya irisan fungsi dan tumpang tindih program antar-OPD, mulai dari pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, pelatihan UMKM hingga infrastruktur.
Pemerintah diminta melakukan pemetaan ulang untuk mencegah overlapping program dan double budgeting.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga diminta dievaluasi karena dinilai masih lemah dalam perencanaan, pengelolaan pariwisata dan optimalisasi PAD.
NasDem turut menyoroti penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dinilai belum menjangkau secara optimal hingga tingkat desa, terutama di wilayah kepulauan.
Fransiska mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terkait pembentukan dan pengaktifan satgas perlindungan perempuan dan anak.
“Pembentukan dan pengaktifan satgas perlindungan perempuan dan anak sampai saat ini belum terlihat aktif,” tandasnya.
Bagi NasDem, kenaikan PAD tidak boleh berhenti sebagai pencapaian angka. Tambahan Rp31,5 miliar harus dapat ditelusuri manfaatnya: berapa yang masuk, ke mana dibelanjakan, dan apa hasilnya bagi masyarakat.
Sebab, persoalan APBD bukan hanya soal berapa banyak uang yang tersedia, tetapi untuk siapa uang itu dibelanjakan. (rul/ask)
