Politisi Media Sosial

  • Bagikan
banner 468x60

Oleh: Sri Wahyuni Tamrin (Wakil Sekretaris DPD KNPI Malut)

“Politik bukan permainan, ia urusan yang serius.” Winston Churchil.

Era Digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi canggih saat ini. Begitu mutakhir, segilintir orang bahkan menyebut ‘Dunia di ujung jari’. Bukan tanpa sebab, karena semua aktivitas manusia lebih banyak bergantung padanya. Salah satunya adalah para politisi. Politisi di momentum menjemput Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ramai menggunakan sejumlah teknologi sebagai alat untuk mempublikasi diri, apalagi masih dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Sosial media memang salah satu instrumen paling berpengaruh di zaman digital seperti sekarang yakni Facebook, Instagram, Twitter WhatsAap (WA), dan sebagainya. Darinya elit politisi tidak terlalu susah untuk membentuk kesadaran dan kepercayaan terhadap masyarakat. Pertanyaanya, apakah hanya untuk pencitraan atau karena benar-benar sebuah kepedulian. Konkretnya, kemampuan mempengaruhi orang untuk percaya bergantung pada sebuah brand image. Brand image (citra gambar) adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap merek atau orang lain (Tjiptono, 2005). Bahkan jika diteliti, hampir semua politisi menggunakan sosial media untuk kepentingan promosi dan kampanye, bahkan ada yang mencuri start lebih dulu. Slogan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat didesain dengan sangat rapih demi mencapai sebuah popularitas.

Politisi dan Rekayasanya di Media Sosial (Medsos)

Pada masa Orde Baru, bentuk rekayasa sosial dapat dilihat pada pembangunan dan tentu berdampak pada kekacauan pola pikir, apalagi di era digital sekarang ini. Faktor yang paling berperan dalam perubahan tersebut pastinya adalah ide, para tokoh besar dan tentunya social movement (gerakan sosial). Jalaludin Rakhmat menyebut bahwa rekayasa sosial ada dikarenakan permasalahan sosial dan tidak menutup kemungkinan permasalahan individu dijadikan permasalahan sosial sehingga dibutuhkan pembedaan yang jelas antar keduanya (2000). Bagi politisi, media sosial adalah wadah paling tepat untuk membentuk opini masyarakat, mereka membentuk persepsi masyarakat dengan memberikan bantuan dan lain-lain. Bagi saya, adalah sah-sah saja selama tidak mencederai norma. Tapi benarkah, itu satu-satunya solusi yang tepat? Apalagi saat ini masyarakat sudah resah dengan sistem politik populisme. Masyarakat bahkan sering terbentur dengan pilihan yang mana atas nama rakyat dan yang mana atas nama kepentingan pribadi dan kelompok.

Media sosial tak jarang dipakai sebagai alat demi mewujudkan kepentingan mereka. Kenapa demikian, hal tersebut disebabkan orang bisa berpikir hanya dalam jangka pendek. Menurut Kuntowijoyo bahwa politik hanya memikirkan masalah jangka pendek dan orang sering jadi miopik akibat dari realitas-realitas yang dekat (Alfian, 2016). Sistem pikir jangka pendek ini yang disebut sebagai sebuah kebutuhan palsu bagi masyarakat. Fenomena tersebut lazim diistilahkan sebagai politik ‘cari nama’. Politik cari nama paling sering ditemukan di sosial media karena disisipkan dengan sebuah dinamika sosial yang palsu. Pertanyaannya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menilai politisi hanya dengan “kacamata kuda”, yakni melihat kebenaran dalam batas-batas tertentu saja.

Asal Tenar Atau Tidak, Politisi Wajib Bijak Bersosial Media

Bagaimana bermedia sosial dengan bijak harusnya dipahami oleh semua politisi, terutama politisi milenial. Kita tentu tahu bahwa momentum tahun politik ini, apapun bisa dipolitisasi. Semua hal dapat berpotensi memicu perdebatan, pertengkaran dan bahkan sampai pada memecah bela persaudaraan. Akibat dari perbedaan pendapat dan pilihan, oknum tertentu sering menggunakan sosial media untuk memepengaruhi orang agar bertengkar. Faktanya, kubu-kubu pendukung pasangan calon kepala daerah sering memunculkan opini paling benar dan merasa paling layak. Istilahnya adalah karena menghitung peta konfigurasi politik. Tak banyak juga menggunakan sanak saudara, anak, bahkan cucu untuk kepentingannya. Kebenaran bahkan seakan luput dari rel-rel demokrasi saat ini.

Bill Clinton sering menyebut bahwa jalan menuju tirani, tidak boleh lupa yakni dimulai dari kehancuran kebenaran (Alfian, 2016). Jika politisi tidak mampu menetralisir keadaan genting demikian, pengaruhnya akan berimbas pada pola bersosial media. Acap kali dengan keinginan asal tenar, beberapa politisi sering terlibat adu argumentasi dimedia sosial. Sesekali berakhir dengan cacian dan bahkan makian. Jika sudah begitu, edukasi politik apa yang ingin ditunjukkan ke publik? Yang tadinya agar diakui pintar malah berujung menjadi bahan tertawaan. Kata Hendrik Lim bahwa sebuah ruang pilihan akan menghadirkan sebuah standar kepatutan, tanpa hal itu maka orang akan bermain-main dengan pikiran liarnya (2011). Jika hal ini terjadi, maka tidak ada lagi pemilihan yang adil dan berintegritas, sebab pola pikir masyarakat sudah terdikotomi dengan ketidaktahuan dan fanatisme belaka. (*)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *