Predator Demokrasi

Herman Oesman
Dosen Departemen Sosiologi FISIP UMMU

”Kematian demokrasi … disebabkan oleh apati, ketidak-hirauan, dan kemelaratan.”
(Robert Maynard Hutchins, (1899-1977), Pendidik)

KETIKA berkesempatan mengikuti kuliah umum (studium general) dari Profesor Vedi R. Hadiz (National University of Singapura), sebagai Guru Besar Tamu pada Departemen Sosiologi FISIP UI, tahun 2009 lalu, di ruang AJB FISIP UI, ada beberapa konsep penting yang coba diurai Vedi tentang perkembangan desentralisasi dewasa ini berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bertolak dari tema : Reassessing Decentralisation and Democracy in Indonesia, dengan pendekatan analisis sosiologi politik, Vedi memaparkan temuan-temuan penelitian soal desentralisasi Indonesia yang dibandingkan dengan beberapa negara Asia.

Dalam pandangan Vedi, hasil konkrit desentralisasi yang dapat kita rasakan saat ini adalah, ternyata, pemerkuatan masyarakat lokal tidak terjadi. Justru munculnya pembajakan perangkat institusional desentralisasi oleh kekuatan-kekuatan predatoris, yakni elit lokal lama dan sebagian baru untuk menjaga sumber-sumber daya secara privat, dan elit lokal meningkat ambisinya untuk membangun sistem patronase lokal. Apa yang sementara terjadi di Indonesia, menurut Vedi, juga pernah terjadi di negara-negara Asia lainnya, seperti Filipina, dengan Local Government Code 1991 dan Thailand dengan konstitusi 1997 serta Decentralisation Act 1999.

Relasi Oligarki Lokal

Memang dapat disaksikan, bahwa dengan desentralisasi, elit lokal justru naik jenjang. Mulai birokrat lokal lama, pengusaha daerah, operator politik, preman, dan sebagainya dengan melakukan akumulasi privat melalui patronase dan jejaring institusional. Berbagai kendaraan politik mulai dimasuki, di mana partai bukan sebagai agregator dan artikulator, tapi justru hanya sebagai persekutuan sesaat antara kepentingan elit lokal. Tak heran bila banyak elit lokal lama yang lompat partai sana-sini dengan gampang. Begitu juga kita melihat, banyaknya pensiunan birokrat, yang ramai-ramai mewarnai partai politik, lalu meningkatkan posisi tawar-menawar dengan institusi-institusi politik yang ada. Ini menunjukkan bahwa, kekuatan lama mampu mereposisi diri dalam bentuk aliansi dengan kendaraan baru, lalu menguasai institusi demokrasi tersebut.
Kekuatan-kekuatan lama itu mencoba meneruskan praktek-praktek predatoris, tapi bedanya dilakukan melalui demokrasi (bukan otoritarianisme) dan sistem patronase yang terfragmentasi. Tidak hanya kekuatan-kekuatan lama dari elit lokal, tapi juga banyaknya wajah-wajah baru di pelataran politik yang berprofesi sebagai pengusaha atau kontraktor. Hadirnya wajah-wajah baru yang berprofesi pengusaha mengartikan, bahwa wilayah kontestasi tengah dibuka untuk menguasai ”kantor-kantor” publik agar dapat memuluskan berbagai tender-tender proyek di birokrat. Kalau seperti ini, apa bedanya pengusaha dengan elit lokal lama yang sengaja menyuburkan watak-watak predatoris?

Tidak hanya elit lokal birokrasi lama dan pengusaha daerah, tapi juga yang berprofesi sebagai akademisi ikut meramaikan bursa dengan mengusung model kampanye tematik yang mengatas-namakan kesengsaraan rakyat dan menawarkan perubahan baru bagi masa depan demokrasi. Tak dapat disangkal, akademisi plus ini juga adalah bagian dari upaya membangun akumulasi privat dan memperlebar jaringan patronase dalam upaya menabalkan relasi oligarki lokal. Apa yang kita harapkan dari akademisi dalam pentas kontestasi yang hanya melahirkan oligarki?

Begitu juga di berbagai baliho, spanduk dan sticker, kita juga diserbu oleh wajah-wajah yang kita kenal sebagai ”preman”, yaitu mereka yang pernah melegitimasi ”ideologi” kekerasan dalam berbagai proses demokrasi, lalu ikut-ikutan menawarkan solusi bila mereka dipercayakan sebagai elit lokal legislatif. Tak hanya itu, para aktivis yang semula lantang bersuara, ikut dalam arus besar mencalonkan diri dengan tawaran resep yang belum teruji.

Calon independen, menurut Vedi, tidak akan banyak mengubah keadaan. Sebaliknya, proses demokrasi ini meningkatkan pembusukan budaya politik masyarakat. Kasus pilkada di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan indikator ini secara valid. Begitu juga ketika Pilkada berlangsung di beberapa daerah, politik uang berpindah status, yang semula dari gedung DPRD menjalar liar ke masyarakat luas. Tak heran bila banyak figur mereposisi diri dan naik jenjang dengan mendapat label elit lokal.

Kontrol Sumber Daya

Mungkin betul ketika Antonio Gramsci menyindir, ketika yang lama anjlok sementara yang baru tak siap menggantikan, dan kita selalu saja menepuk dada dapat merubah keadaan, padahal kita tahu, basis sosial sangatlah rapuh dan yang terjadi selama ini, setelah pasca reformasi, berbagai kekuatan aktor-aktor baru hanya menyesuaikan diri saja dengan arus keadaan yang ada. Tak ada gerakan sosial yang mampu menjawab problema realitas dengan kebijakan politik. Yang terjadi kemudian, hadir dengan begitu meriah, desentralisasi korupsi dan sistem patronase politik lokal yang begitu kuat. Masihkah kita berharap pada desentralisasi bila kelakukan elit lokal justru hanya menjadikannya sebagai basis kontestasi?

Menjelang pemilihan kepala daerah, kita banyak diserbu oleh konsep-konsep murah dan penuh slogan, kita juga dihadapkan dengan wajah-wajah instan yang mengepalkan tangan menawarkan diri. Namun sekali lagi, aliansi mudah berubah. Pilkada lalu cukuplah menjadi pengalaman bagi kita untuk memilih orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengurus hajatan publik. Cukuplah Pilkada lalu kita mempercayai orang-orang yang dianggap baik untuk memperbaiki sistem, tapi ternyata orang baik tidaklah cukup ketika berada dalam lingkar sistem yang begitu predatoris.

Pilkada 9 Desember 2020 nanti, kita harus memperkuat basis sosial dengan mengontrol sumber daya ekonomi agar bisa leluasa diakses masyarakat. Sudah waktunya memilih orang yang punya kemampuan untuk membangun kebijakan konkrit bagi demokrasi yang bermartabat. Sudah saatnya kita memilih mereka yang memiliki kekuatan pendukung good governance, yang punya ”kaki” di masyarakat, yang mampu membuktikan hasil kebijaksanaan sosial dengan maksud kebijaksanaan secara resmi. Kita semua tentu tidak ingin menjadikan Pilkada 2020 hanya melahirkan predatoris demokrasi yang hanya menyuburkan sistem patronase politik. Pilkada 2020 nanti harus menjadi cermin besar tumbuhnya kesadaran baru masyarakat untuk mewujudkan representasi demokrasi yang bermartabat, santun dan menyejahterakan. Bukan menyengsarakan untuk lima tahun mendatang.[]