UP 28 SKPD di Pemprov Malut Cair, Purbaya: Kita Dahulukan Gaji, Barulah TPP

0
Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya. (Ask/Penamalut)

PENA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah mencairkan uang persedian (UP) pada 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Malut.

28 SKPD tersebut yakni BPKPAD sebesar Rp. 600.000.000, BP3A Rp. 300.000.000, Dinas PTSP Rp. 200.000.000, Dis Dikbud Rp. 500.000.000, Dinas PUPR Rp. 500.000.000, DPMD Rp. 250.000.000, DKP Rp. 350.000.000, Dishub Rp. 200.000.000, Dinkes Rp 450.000.000, Disperkim Rp. 250.000.000, Disperindag Rp. 250.000.000, Setwan Rp. 500.000.000, Dispora Rp. 250.000.000, Penghubung Rp. 200.000.000, Dinas Pertanian Rp. 350.000.000.

WKDH Rp. 500.000.000, Dinas Dukcapil Rp. 250.000.000, Dishut Rp. 300.000.000, Satpol Rp. 250.000.000, Bappeda Rp. 350.000.000, Dinas ESDM Rp. 350.000.000, Disnakertrans Rp. 300.000.000, Sekretariat Daerah Rp. 250.000.000, Dinas Pariwisata Rp. 250.000.000, Dinas Kominfo Rp. 250.000.000, Dinsos Rp. 250.000.000, BPSDM Rp. 300.000.000, DLH Rp. 250.000.000.

Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya mengatakan bahwa UP yang dicairkan ini untuk belanja wajib dan mengikat, salah satunya adalah pembayaran gaji yang dilakukan secara manual. “Memang saat ini harus pakai aplikasi yang namanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk manual kita belum diizinkan, yang diizinkan baru UP dan gaji,” katanya saat dikonfirmasi Senin (1/2) tadi.

Menurutnya, untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) juga sudah diizinkan untuk manual. Hanya saja, didahulukan untuk gaji. “Karena gaji kan harus duluan. Setelah gaji, barulah TPP,” jelasnya.

Sementara untuk Nomor Registrasi (Noreg) APBD dipastikan Rabu lusa sudah keluar. Setelah Noreg keluar, barulah dicetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan dibagikan ke SKPD masing-masing. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here