Empat Oknum Mahasiswa Unkhair Tetap di-DO

  • Bagikan
Konferensi pers yang digelar Kejati Malut usai putusan PTTUN Makassar terhadap empat oknum mahasiswa yang memperkarakan pihak Unkhair, Selasa (2/2). (Istimewa)

PENA – Empat oknum mahasiswa yang diberhentikan atau drop out (DO) oleh pihak Universitas Khairun (Unkhair) Ternate kembali kalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar setelah sebelumnya memperoleh putusan serupa di PTTUN Ambon. Keempat mahasiswa tersebut adalah AMN alias Arbi, FAAWB alias Fahrul, ISA alias Ikra dan FK alias Fahyudi, yang diberhentikan lantaran menggelar aksi menuntut Papua Merdeka beberapa waktu lalu.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Erryl Prima Putera Agoes, angkat bicara menanggapi putusan itu. Dalam konferensi pers yang digelar Kejati Malut, Selasa (2/2), Erryl mengatakan, empat oknum mahasiswa tersebut diberhentikan lantaran bercita-cita mendirikan negara sendiri.

“Kami (Kejati) bertindak mewakili instansi pemerintah jika mendapatkan gugatan. Empat oknum mahasiswa itu telah bertindak menentang konstitusi kita,” kata Erryl, didampingi Warek III Unkhair Syawal Abdul Ajid, Kasi Penkum Kejati Malut, dan sejumlah asisten saat konferensi pers digelar.

Pada gugatan tingkat pertama yang diajukan oleh empat oknum mahasiswa ke PTTUN Ambon, mereka kalah. Sedangkan tingkat banding di PTTUN Makassar memperoleh hasil yang sama. Saat ini empat oknum mahasiswa tersebut sedang mengajukan kasasi.

“Jika ingin dilindungi negara, mereka juga harus tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jika tidak taat pada negara nantinya akan memberikan virus yang tidak baik pada mahasiswa lainnya. Maka bagi kami, saat rektor mengambil keputusan DO itu sudah tepat,” tegasnya.

Sementara itu, Syawal Abdul Ajid yang mewakili Unkhair Ternate mengatakan, baik pada tingkat pertama maupun banding sudah saling menguatkan. Termasuk pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, dirinya yakin akan semakin menguatkan putusan yang telah ada.

“Kami anggap ini putusan yang adil dan tepat. Sejauh pengetahuan kami, apapun tindakan seorang mahasiswa dengan membawa kelompok tertentu, kami anggap tidak pantas dilakukan. Apalagi empat oknum mahasiswa itu bagian dari kelompok Papua Merdeka,” jelasnya.

Syawal mengakui, empat oknum mahasiswa tersebut sempat berkilah dengan mengatakan jika mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat apapun. Namun bagi Syawal, setiap pendapat harus sesuai aturan yang berlaku, apalagi pendapat yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Untuk itu, pimpinan universitas mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan keempatnya dari lingkungan kampus.

Ia bilang, tentunya etika akademik harus dinomorsatukan. Maka apapun tindakan mereka, empat oknum mahasiswa itu telah melanggar etika akademik dan kode akademik. “Mereka menggugat kami (Unkhair) hingga ke tingkat kasasi. Sementara lagi berproses,” tutupnya.

Terpisah, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, R. Jefri Huwae menuturkan, perlu diketahui Unkhair merupakan universitas negeri yang tunduk pada komitmen berbangsa. Oleh karena itu, terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Warek III Unkhair dan sebagai pengacara negara, hal ini menadi role model untuk seluruh universitas negeri di Indonesia, untuk tidak ragu-ragu mengambil sikap terhadap setiap oknum mahasiswa yang menyatakan sikap untuk melawan komitmen berbangsa.

“Komitmen berbangsa kita adalah komitmen konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai idealisme negara. Pembentukan NKRI merupakan komitmen berbangsa dimana negara dibangun dari titik nol Sabang sampai Merauke, dari pulau Rote sampai dengan Miangas itu harga mati,” tegasnya.

Jefri menambahkan, jika ada oknum-oknum tertentu yang bersikap untuk mengeluarkan satu jengkal tanah dari NKRI maka dia melawan konstitusi. “Jaksa pengacara negara mewakili pemerintah punya dua tujuan. Pertama, kita dudukan persoalan secara yuridis formil menurut hukum, dan yang kedua melindungi komitmen berbangsa kita,” ujarnya.

Selain itu, agar dalam proses untuk memberikan bantuan hukum kepada Unhkair dua hal tersebut diatas menjadi pertimbangan, baik dalam jawaban tergugat maupun memori banding. Dalam pandangan pengacara negara, tambah Jefri lagi, sedikit saja ada kesalahan terkait dengan komitmen berbangsa akan berpengaruh terhadap keutuhan NKRI. Sedikit saja ada kesalahan terkait dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini akan mempengaruhi keutuhan NKRI.

“Karena itu, sebagai pengacara negara kami memberikan apresiasi kepada Unkhair dan ini harus dijadikan sebagai role model,” tandasnya. (*)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!