15 Nama Calon Pjs Kepala Daerah Diusulkan ke Kemendagri, Sekprov: Siapa-siapa Saya Lupa

  • Bagikan
Sekprov Malut, Samsuddin Abdul Kadir. (Istimewa)

PENA – 15 nama calon Penjabat Sementara (Pjs) di lima kabupaten/kota di Maluku Utara telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 15 nama tersebut nantinya dipilih Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan bupati/wali kota pada 17 Februari mendatang.

Dari delapan daerah di Malut yang menyelenggarakan Pilkada, lima diantaranya masa jabatan kepala daerah berakhir pada Februari. Ke lima daerah ini yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Sekretaris Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, nama Pjs telah diusulkan. Selanjutnya Mendagri yang akan menentukan lima dari 15 nama yang diusulkan itu menjadi Pjs. Terkait kapan diputuskan, pihaknya belum mengetahui pasti. “Siapa-siapanya (Pjs yang diusulkan, red) saya lupa,” katanya saat dikonfirmasi Senin (8/2) malam tadi.

Terkait dengan surat dari Kemendagri yang memerintahkan agar Gubernur menunjuk sekretaris daerah (Sekda) di masing-masing daerah untuk menjadi pelaksana harian (Plh) bupati maupun wali kota, menurut Sekprov apabila surat keputusan (SK) Pjs belum ada. Sehingga untuk mengisi kekosongan itu, Gubernur diperintahkan untuk menunjuk sekda kabupaten/kota menjadi Plh.

“Namun apabila sebelum tanggal 17 Februari SK Pjs sudah ada, maka tidak perlu. Plh itu apabila SK Pjs belum ada,” tukasnya.

Sekprov bilang, apabila SK Pjs belum ada dan Gubernur menunjuk Sekda sebagai Plh, lalu tiga hari kemudian SK Pjs sudah ada, maka dengan sendirinya Plh itu berakhir dan dilantiknya Pjs.

Sementara Plh Karo Pemerintahan, Taufiqurahman Marasabessy mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan Pjs pada 3 Februari kemarin dan saat ini sedang di proses di Kemendagri. Sambil jalannya proses Pjs, Mendagri juga menunggu SK pemberhentian bupati/wali kota.

Saat ini, sudah ada tiga dari lima daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 17 Februari telah dilaksanakan paripurna pemberhentian kepala daerah oleh DPRD setempat. Ketiga daerah ini Kota Ternate, Kota Tidore, dan Kabupaten Halmahera Utara. Sementara untuk Kabupaten Halmahera Barat direncanakan pada Selasa (9/2) hari ini, dan Kabupaten Taliabu pada Rabu (10/2) besok.

Saat ini Mendagri tinggal menunggu SK pemberhentian kepala daerah dari DPRD. Namun apabila DPRD terlambat melakukan paripurna pemberhentian, maka Mendagri sendiri yang akan menerbitkan surat pemberhentian. “Jadi tidak masalah, tapi prosedurnya seperti itu. Sayang kan kalau sampai Mendagri sendiri yang menerbitkan SK pemberhentiannya,” tukasnya.

Terkait dengan surat dari Kemendagri yang memerintahkan Gubernur menunjuk Sekda untuk mengisi Plh, dirinya menjelaskan bahwa hal itu bagi daerah yang tidak bersengketa. Untuk menjaga SK pengangkatan melebihi batas waktu, maka ditunjuk Sekda untuk menjadi Plh.

Sedangkan untuk daerah yang ada sengketa Pilkada, diangkatlah Pjs untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga selesainya sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kemendagri, lanjut dia, telah berkonsultasi dengan MK terkait pelaksanaan sidang hingga putusan hasil sidang.

“Jadwal penetapan hasil akhir gugatan itu sudah dikonsultasikan ke MK, makanya Menteri berani mengeluarkan surat kepada Gubernur untuk mengusulkan Pjs ini,” terangnya.

Sekadar diketahui, saat ini beredar sejumlah nama pejabat eselon II di lingkup Pemprov yang diusulkan ke Mendagri sebagai Pjs. Setiap daerah diusulkan masing-masing tiga nama. Untuk Kota Ternate terdapat nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut Santrani Abusama, Kadis Naker Ridwan Hassan, dan Kadis ESDM Hasyim Daeng Barang. Untuk Kota Ternate yang menguat adalah Santrani Abusama.

Kabupaten Halmahera Barat terdapat nama Kepala Inspektorat Malut Nirwan M.T Ali, Kepala Biro Umum Jamaludin Wua, dan Kadishub Armin Zakaria. Untuk Halbar yang menguat nama Nirwan M.T Ali. Kabupaten Halmahera Utara ada nama Kepala Biro ULP Saifudin Juba, Kadishut Sukur Lila, dan Karo Organisasi Irwanto Ali. Untuk Halut yang menguat nama Kepala Biro ULP Saifudin Juba.

Untuk Kota Tidore Kepulauan terdapat nama Kadikbud Malut Imam Makhdy Hassan, Kadispora Ansar Daali, dan Kepala Kesbangpol Oemar Fauzi.

Sementara di Kepulauan Sula terdapat nama Kadis Pangan Malut Sri Hartati Hattari, Kadis Koperasi Wa Zahria, dan Asisten Gubernur Gafaruddin. Untuk Taliabu yang menguat nama Wa Zahria. (ask)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!