IWIP dan Pemilik Konsesi Tambang Harus Utamakan Kepentingan Lingkungan, Tenaga Kerja Lokal dan Masyarakat

0
Direktur eL'SKAP Malut, Hasby Yusuf. (Istimewa)

PENA – Sebagai perusahan tambang besar, PT. IWIP seharusnya memperhatikan standar operasi perusahaan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup, jaminan kerja bagi para pekerja serta tidak ada diskriminasi baik upah maupun pelayanan bagi semua karyawan, baik tenaga kerja lokal maupun yang asing.

Selain itu, juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, baik dalam hal ekonomi, budaya, sosial hingga pelayanan publik.

Beberapa waktu lalu, telah terjadi banjir besar di lokasi tambang IWIP. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam penanganan lingkungan oleh PT. IWIP dan pemilik konsesi tambang di wilayah pertambangan. Selain merusak ekosistem bagi habitat hewan, juga paling menakutkan adalah merusak ruang hidup manusia, khususnya masyarakat di sekitar tambang.

Rusaknya lingkungan akan memberikan efek buruk. Tidak hanya secara ekonomi maupun sosial, tetapi juga kesehatan dan masa depan masyarakat. “Kami ingin investasi tambang khususnya IWIP dan pemegang konsesi tambang lainnya memperhatikan masa depan masyarakat dan lingkungan lewat komitmen pengelolaan lingkungan yang baik,” kata Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eL’SKAP) Maluku Utara, Hasby Yusuf, Kamis (18/2).

PT. IWIP, kata dia, harus terbuka soal pengelolaan lingkungan, terutana soal limbah perusahaan kepada publik. “Kami menentang setiap investasi perusahaan tambang yang hanya datang mengeruk kekayaan negeri ini, tapi tak mengindahkan hak hidup masyarakat dan lingkungan negeri ini. Kami khawatir setelah ini, laut negeri ini akan makin rusak jika limbah perusahan dibuang ke laut,” ujarnya.

“Dan yang terjadi adalah nelayan dan masyarakat di sekitar teluk dan pulau-pulau kecil akan kehilangan ruang hidup dan hidup dalam penderitaan setelah eksploitasi perusahan tambang berakhir,” sambungnya.

Sekretaris KAHMI Malut ini juga menyoroti soal upah dan fasilitas pelayanan bagi karyawan. Kematian karyawan beberapa waktu lalu di PT. IWIP dan demo para karyawan harus direspon dengan keterbukaan perusahaan kepada publik negeri ini.

IWIP dan seluruh pemegang konsesi tambang di Malut harus memperhatikan keselamatan kerja para karyawan, tidak boleh karyawan diperlakukan sebagai buruh yang hanya dibayar, hak mereka sebagai manusia juga wajib diperhatikan baik masalah kesehatan maupun hak sosial lainnya termasuk hak melaksanakan ibadah seperti karyawan muslim harus dijamin hak dan kebebasan melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jumat. Begitu juga karyawan non muslim harus dijamin hak ibadah mereka.

Dia meminta agar perusahan tambang tidak diskriminasi dalam soal upah dan fasilitas pelayanan. Jangan ada karyawan lokal yang merupakan anak negeri ini dibayar dengan upah yang rendah. Sementara tenaga dari luar negeri khususnya cina diberikan upah tinggi dengan privalage pelayanan yang lebih dari karyawan lokal negeri ini.

“Kami berharap pemerintah dan perusahan tambang terbuka soal rekrutmen tenaga kerja dari luar negeri khususnya dari China. Bagi kami, tenaga kerja asing china harus dikurangi bahkan ditiadakan jika kualifikasi tenaga kerja sudah dimiliki oleh tenaga kerja lokal Indonesia dan Maluku Utara. Jangan sampai sopir truk, tukang cuci, siram bunga dan clean service saja didatangkan dari China,” harapnya.

Selain itu, IWIP dan perusahan tambang pemilik konsesi di negeri ini juga harus memaksimalkan dana jaminan sosial yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahan, khususnya bagi masyarakat di kawasan lingkar tambang. Dalam pantauan pihaknya, masyarakat lingkar tambang masih minim sentuhan program pemberdayaan ekonomi. Bahkan masyarakat makin miskin, padahal di desa mereka berdiri perusahan tambang besar.

Ia meminta kepada IWIP dan semua pemilik konsesi tambang dan pemerintah daerah agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang merupakan tuan rumah dan pemilik sumberdaya alam. “Jangan sampai investor tambang yang sekadar tamu, tapi diberikan karpet merah dan dijamu dengan aneka pelayanan super. Sementara rakyat diabaikan dalam semua pengambilan kebijakan di sektor pertambangan di negeri ini,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here