banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Dukung Gubernur Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan, DPRD Malut Bakal Cek Lokasi Tambang

  • Bagikan
Kantor DPRD Maluku Utara. (Istimewa)
banner 468x60

PENA – Pernyataan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang akan mencabut izin perusahaan tambang jika terbukti merusak lingkungan mendapat respons positif dari DPRD Provinsi Malut. Bahkan lembaga wakil rakyat ini berencana turun ke lokasi perusahaan tambang untuk memastikan aktivitas perusahaan tersebut merusak lingkungan atau tidak.

DPRD Menilai apa yang disampaikan Gubernur dihadapan massa aksi kemarin itu merupakan suatu langkah yang cukup bagus dan perlu didukung. Namun, Gubernur harus komitmen dan konsisten serta tegas terhadap apa yang diucapkan.

“Kita sangat mendukung. Tapi jangan hanya sampaikan begitu saja. Kalau memang melanggar ya harus dicabut. Jangan hanya bilang nanti dicabut begitu saja,j angan. Harus konsisten,” ujar Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, saat dikonfirmasi, Selasa (25/2) tadi.

Kuntu juga memperingatkan Gubernur agar apa yang disampaikannya itu bukan hanya isapan jempol, sebab pernyataan yang dikeluarkan Gubernur seringkali tidak konsisten. “Sama halnya dengan kepala dinas yang tidak loyal harus ganti. Gubernur bilang ganti, tapi kenyataannya. Padahal masih banyak orang,” katanya kesal.

Politisi PDIP ini juga meminta kepada Gubernur agar tidak membiarkan perusahaan yang tidak berkontribusi terhadap daerah ini terus beroperasi di Malut. Contoh beberapa perusahaan tambang terbesar di Malut, kata dia, selama beroperasi di Malut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah.

“Kalau memang demikian, ya harus lipa saja (cabut izin, red). Kenapa harus takut mereka. Jangan kita terbebani dengan mereka,” tandasnya.

“Memang kita butuh investor, tetapi kalau menyusahkan masyarakat, buat apa kita pertahankan. Kita butuh investor tujuannya kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau seperti itu ya harus cabut izinnya,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Malut, Zulkifli Umar. Menurutnya, pertumbuban ekonomi Malut pada tahun 2021 ini berada di angka 4 persen sekian, lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia. Sektor yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertambangan.

Akan tetapi, kata dia, pertumbuhan ekonomi ini tidak berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang turun. Bahkan angka kemiskinan dan pengangguran malah naik. “Ini artinya pertumbuhan ekonomi yang didorong pertambangan itu tidak berdampak menyeluruh terhadap masyarakat di Malut. Seharus sektor pertambang tidak harus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sehingga itu, lanjut dia, sektor perikanan dan pertanian harus didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perusahaan tambang yang melanggar harus diberikan sanksi tegas. Sebab pemerintah tidak lagi bergantung pada tambang.

Mantan anggota DPRD Kota Ternate juga meminta agar dinas teknis harus menindaklanjuti apa yang disampaikan Gubernur ini dengan membuat pengawasan di lapangan. “Apabila ditemukan ada perusahaan merusak lingkungan atau katakanlah melanggar, maka sudah harus dicabut izinnya. Kalau kemudian pernyataan Gubernur ini tidak ditindaklanjuti dinas teknis untuk membuat kajian teknis terkait kerusakan, maka sama saja,” tukasnya.

“Jadi dinas teknis harus segera menyiapkan kajian kerusakan tambang. Kalau alasan anggaran dan sebagainya, maka buat apa Gubernur bicara demikian. Sebab kerusakan lingkungan itu harus dibuktikan dengan data kajian,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Komisi III juga akan turun ke lokasi perusahaan untuk mengecek lokasi beroperasinya perusahaan tambang guna mendukung pernyataan Gubernur. (ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *