Kejati Malut Bantah Dalil Pemohon Praperadilan Kasus Nautika

0
Suasana sidang praperadilan kasus Nautika di PN Ternate. (Istimewa)

PENA – Pengadilan Negeri Ternate menggelar sidang lanjutan praperadilan yang diajukan pemohon, IR, selaku Direktur PT. Tamalanrea Karsatama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Nautika dan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara tahun 2019.

Sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon praperadilan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut itu digelar pada Rabu (31/3). Sidang tersebut dipimpin langsung hakim praperadilan Kadar Noh, juga dihadiri kuasa hukum pemohon, Hendra Karianga, Arnold N. Musa dan Fahruddin Maloko.

Selain agenda jawaban termohon, sidang juga dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dari pemohon dan termohon.

Kejati Malut selaku termohon pada prinsipnya membantah semua dalil-dalil dari pemohon. Karena penetapan tersangka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang dua alat bukti yang sah.

“Sidang praperadilan ini kita tetap konsisten dan tetap menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Berkaitan dengan belum adanya kerugian keuangan Negara, yang namanya pemohon sah saja yang dikatakan. Karena itu merupakan hak dari pada pemohon,” ujar Kasi Penkum, Richard Sinaga kepada wartawan.

Menurut Richard, dalam kasus ini penyidik telah melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pemohon. Sehingga tim penyelidik Kejati Malut menyimpulkan kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Sekadar diketahui proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud Malut tahun 2019 itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 7,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama.

Selain kapal, PT. Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK, yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat.

Dalam penyelidikannya, Kejati Malut adanya indikasi korupsi pada kasus tersebut diserta dua alat bukti yang cukup. Kejati kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara mikiaran rupiah tersebut.

Ke empat tersangka ini yakni IY, ZH, RZ dan IR. Informasi yang diterima, IY merupakan mantan Kepala Dinas Dikbud yang menjabat saat itu. ZH merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RZ selaku Pokja, dan IR adalah Direktur PT. Tamalanrea Karsatama. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here