Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Nautika Yang Diajukan Tersangka Reza

  • Bagikan
Suasana sidang putusan gugatan praperadilan kasus nautika yang diajukan tersangka Reza di PN Ternate. (Istimewa)
banner 468x60

PENA – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara membuktikan jika penetapan tersangka kasus korupsi pengadaan kapal Nautika dan alat simulator yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut tahun 2019 sudah benar.

Jika sebelumnya lembaga Adhyaksa itu kalah dalam gugatan praperadilan oleh salah satu terduga tersangka kasus nautika IR, namun dalam praperadilan kedua yang diajukan tersangka lain dalam kasus tersebut yakni Ketua Pokja I ULP Malut, Reza, dimenangkan Kejati Malut.

Dalam sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Senin (19/4) tadi, hakim tunggal Rudy Wibowo, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menurut hakim, terkait apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah pemohon sebagai pejabat pemerintah dinyatakan tidak melakukan kesalahan? Berdasarkan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), hakim praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan obyek atau wewenang dari praperadilan. Sehingga hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan bukti tersebut.

Apakah penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah? Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi, Hasan M. Tahir, bahwa awalnya terdapat laporan dari masyarakat secara tertulis mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kapal Nautika. Selanjutnya dibentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan kemudian dilakukan ekspos.

Termohon dalam hal ini Kejati kemudian menetapkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-18/Q.2/Fd.1/02/2020 tanggal 23 Maret 2020. Termohon telah memanggil 14  orang saksi untuk dimintai keterangan dalam rentang waktu antara tanggal 27 Juli 2020 sampai 12 Januari 2021.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum, karena didasarkan atas lebih dari dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP.

Sementara terkait apakah adanya penghitungan kerugian negara merupakan syarat untuk dapat ditetapkannya pemohon sebagai tersangka? Penetapan tersangka merupakan pendapat subyektif dari penyidik yang nanti pendapat tersebut akan diuji kembali pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyidik harus obyektif dalam menilai bukti yang ada sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Unsur kerugian negara merupakan ketentuan hukum materiil maka hal tersebut harus dibuktikan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Penetapan tersangka berdasarkan ketentuan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP. Sehingga penghitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang bukan merupakan syarat sah penetapan tersangka.

Sedangkan terkait apakah tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pemohon mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah? Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) UU PTPK disebutkan, dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terhadap pelapor, tidak wajib diberikan SPDP.

“Dengan pertimbangan tersebut, maka tidak diberikannya SPDP kepada pemohon tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah,” pungkas hakim. (Red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *