banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Penggunaan Anggaran Mami 10 Miliar di Biro Umum Pemprov Malut Tidak Jelas

  • Bagikan
Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara.
banner 468x60

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Penggunaan anggaran makan minum (Mami) pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai 10,9 miliar dianggap tidak jelas.

Bagaimana tidak, Kepala Biro Umum Jamaluddin Wua tidak dapat menjelaskan kegiatan penyediaan makan minum disertai bukti kepada Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur yang dibentuk DPRD Malut belum lama ini.

“Anggaran makan minum ini sebesar Rp 10.946.658.000, namun direalisasi sebesar Rp 9.946.757.840. Sampai pada batas akhir konfirmasi, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskannya,” jelas juru bicara Pansus LKPJ Gubernur, Erwin Umar, saat menyampaikan hasil kerja Pansus pada Rabu 16 Juni lalu.

Menurut politisi Partai Perindo ini, tidak hanya penggunaan anggaran minum yang tidak jelas, penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 1,3 miliar dan direalisasi sebesar 1,1 miliar juga tidak jelas. Hal ini berpeluang terjadinya fraud pengadaan BBM di Biro Umum.

Belum jelasnya output dan outcome program dan kegiatan tahun 2020. Biro Umum tidak dapat menjelaskan permasalahan tidak tercapainya output dan outcome program tahun 2020 tersebut.

“Data yang disajikan dalam dokumen LKPJ berbeda dengan penjelasan OPD, sehingga perlu dilengkapi data yang akurat dan relevan. Biro Umum tidak akuntabel dan transparan dalam penyajian data dengan alasan telah terjadi pergantian bendahara pengeluaran. Sampai dengan waktu yang diberikan, tetap tidak dapat menyajikan data untuk dikonfrimasikan,” beber Erwin yang juga Sekretaris Pansus LKPJ itu.

Atas permasalahan tersebut, maka Pansus LKPJ meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba agar segera mengevaluasi kinerja Kepala
Biro Umum.

“Inspektorat segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor. Hasil pemeriksaan segera disampaikan ke DPRD,” pinta Erwin menegaskan. (Red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *