banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Nautika Untuk Kedua Kalinya

  • Bagikan
Kantor Pengadilan Negeri Ternate. (Istimewa)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, TERNATE – Untuk kedua kalinya, praperadilan tersangka RZ atas kasus pengadaan kapal Nautika dan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, ditolak hakim.

Sebelummya, tersangka inisial RZ ini juga sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut beberapa waktu lalu ke Pengadilan Negeri Ternate. Pada sidang praperadilan pertama itu, hakim menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya.

Tak berselang lama setelah praperadilan ini ditolak pengadilan, keluarnya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut atas kasus tersebut. Kejati kemudian melakukan penahanan terhadap empat tersangka, termasuk RZ.

Mereka adalah IY alias Imran, mantan Kepala Dikbud Malut. ZH alias Zainudin, mantan PPK pengadaan kapal Nautika dan alat simulator pada Dikbud Malut. RZ alias Reza, mantan Pokja ULP Malut yang menangani tender pengadaan kapal Nautika dan alat simulator. IR alias Ibrahim selaku rekanan yang menangani proyek tersebut.

Setelah ke empat tersangka ditahan, ibu dari RZ melalui kuasa hukumnya Muhammad Konoras mengajukan kembali praperadilan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan RZ.

Pada Senin (19/7) kemarin, sidang praperadilan yang diajukan ibu tersangka RZ ini digelar dengan agenda pembacaan putusan. Sidang yang dipimpin hakim tunggal praperadilan, Ferdinal, menolak praperadilan yang diajukan tersangka RZ.

“Memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil,” tegas hakim dalam membacakan amar putusan perkara praperadilan tersebut.

Hakim menguraikan, pada pertimbangan hakim praperadilan, berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte antara Ibrahim Ruray sebagai pemohon melawan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 5 April 2021, putusan tersebut membuktikan bahwa meskipun pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan praperadilan pemohon atas nama Ibrahim Ruray dan membatalkan penetapan tersangkanya, akan tetapi terkait Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tidak dibatalkan.

“Tidak dibatalkannya surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-566/Q.2/Fd.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dalam putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte tersebut di atas, maka pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait penetapan tersangka Reza dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Nautika kapal penangkap ikan,” jelas Ferdinal.

Hakim juga menyebutkan, telah terjawabnya persoalan penetapan tersangka di atas, di mana pemohon tidak dapat membuktikan. Selanjutnya dipertimbangkan apakah penetapan penahanan tersangka Reza bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan surat perintah penahanan oleh Kejati Malut Nomor: Print-406/Q.2/Fd.1/06/2021 pada 24 Juni 2021, membuktikan bahwa surat penahanan telah mencatumkan identitas tersangka atas nama Reza dan telah menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

“Karena itu, penggunaan saksi mahkota atau saksi sesama pelaku atau tersangka tidak mengakibatkan pada tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan atas nama Reza,” terang mantan hakim Pengadilan Negeri Tidore itu.

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga, yang dihubungi terpisah membenarkan putusan tersebut.

“Benar sudah diputus oleh hakim praperadilan PN Ternate pada Senin kemarin. Putusan kedua ini Kejati yang menang,” katanya singkat.

Sekedar diketahui, berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Malut, dugaan tindak pidana korupsi ini merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4,7 miliar dari proyek yang dianggarkan dengan nilai Rp 7,8 miliar tersebut.

Proyek pengadaan kapal Nautika dan alat simulator pada Dikbud Malut itu diperuntukkan untuk siswa SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur. Selain kapal Nautika, juga pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK, yakni
SMK Negeri 1 Halmahera Barat, SMK Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, dan SMK Negeri 1 Halmahera Selatan. Proyek ini dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama. (red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *