banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Penyelidikan Kasus Perusda Ternate di Kejati Malut Ditingkatkan ke Pidsus

  • Bagikan
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (Rustam)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kasus dugaan korupsi penempatan dana investasi pada Perusahan Daerah (Perusda) PT. Bahari Berkesan yang sebelumnya ditangani bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dalam rangka pengumpulan bukti dan bahan keterangan (Pulbaket), kini ditingaktkan statusnya ke penyelidikan dan resmi ditangani bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Ini artinya, penyelidikan kasus yang dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Tanah Air pada Juli 2020 lalu itu bakal ada titik terangnya.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Malut, Efrianto mengaku bahwa dugaan kasus korupsi dana penempatan investasi ke Perusda Kota Ternate itu telah dilimpahkan ke bidang Pidsus.

“Sudah ditingkatkan ke Pidsus, karena dinilai ada indikasi dan penyimpangan dana,” jelas Efrianto saat jumpa pers dengan wartawan di Kantor Kejati Malut, Kamis (22/7) tadi.

Sejauh ini, kata dia, Kejati Malut melalui bidang Intelijen telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 14 orang, baik dari pejabat Pemerintah Kota Ternate, pihak Perusda Bahari Berkesan maupun Stakeholder terkait yang mengetahui permasalahan tersebut.

Sekadar diketahui, penyertaan modal ke Perusda pada tahun 2019 sebanyak Rp 5 miliar. Dana tersebut didistribusi ke tiga anak perusahaan Perusda Bahari Berkesan, yakni PT. BPRS Bahari Berkesan senilai 2 miliar, PT. Alga Kastela senilai 1,2 miliar, dan Apotek Bahari Berkesan senilai 1,8 miliar.

Harus Terbuka ke Publik
Penanganan dugaan korupsi anggaran Perusda PT. Holding Company Bahari Berkesan juga mendapat sorotan dari akademisi DR. Faisal Malik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun itu menilai publik di Kota Ternate terus mempertanyakan penanganan dugaan korupsi kasus Perusda yang saat ini ditangani oleh Kejati Malut itu.

Pertanyaan publik ini tentunya beralasan, karena hampir setahun penanganan perkara ini belum ada kemajuan yang berarti dan masih dalam tahapan penyelidikan.

Terhadap lambatnya penanganan dugaan korupsi ini pada titik tertentu harus dimengerti. Karena proses mencari dan menemukan alat bukti untuk menentukan apakah itu sebagai peristiwa pidana tentu tingkat kesulitannya tidak sama dengan tindak pidana lain.

“Meskipun demikian, dalam waktu yang begitu lama proses penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan juga patut dipertanyakan keseriusan dalam menangani dugaan korupsi di Perusda Kota Ternate itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, hasil penyelidikan yang dilakuan kejaksaan, saatnya disampaikan ke publik Kota Ternate. Harus disampaikan ke publik, apakah telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pindak pidana atau tidak menemukan peristiwa pidana.

“Sehingga orang yang terperiksa maupun publik Kota Ternate diberi kepastian hukum dalam penangan setiap perkara pidana oleh penegak hukum,” tukasnya.

Wali Kota Harus Diperiksa?
Faisal juga menuturkan terkait mantan Sekretaris Kota Ternate, M.Tauhid Soleman, yang saat itu diduga selaku Komisaris Utama di BPRS Bahari Berkesan yang belum diundang untuk diminta keterangan. Padahal saat itu Tauhid juga sebagai Ketua TAPD ini sangat digantungkan pada apa relevansi dan peran mantan Sekot dalam pengelolaan anggaran di Perusda.

Karena itu, menghadirkan atau tidak mantan Sekkot yang saat ini menjadi Wali Kota Ternate itu untuk dimintai keterangan sangat tergantung pada apa yang diketahui terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dana hibah ke Perusda. (red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *