Tertunda Beberapa Tahun, Perda Kepariwisataan Daerah Akhirnya Disahkan

  • Bagikan
Ketua Bapemperda Tamin Ilan Abanun saat menyerahkan dokumen Perda Kepariwisataan kepada Ketua DPRD Halbar. (Erdith Senaen)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang keparawisataan daerah menjadi peraturan daerah (Perda) pada rappat paripurna, Kamis (29/7) tadi.

Paripurna pengesahan Perda ini dihadiri Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad beserta pimpinan SKPD dan Forkompimda Halbar.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halbar, Tamin Ilan Abanun mengatakan, sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Halbar perlu dimanfaatkan dengan optimal melalui penyelenggaraan pariwisata yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, memperluas dan memeratakan keseimbangan wirausaha dan lapangan kerja, juga mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata serta memupuk rasa cinta tanah air.

Kebijakan pembangunan pariwisata merupakan upaya untuk mendorong sektor kepariwisataan dalam mencapai sasaran yang digariskan  dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sektor pariwisata dapat diyakini sebagai sektor anggaran yang mampu memberi kontribusi bagi peningkatan PAD. Oleh karenanya, sektor pariwisata masih sangat layak dan penting untuk dikembangkan.

“Pariwisata merupakan bisnis yang mempunyai peluang untuk memainkan peran dengan kondisi yang kita miliki. Dengan begitu, dengan sendiri meningkat dan akan tumbuh menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang sangat cerah dikemudian hari bagi pembangunan di wilayah Halbar,” ujarnya.

Tamin menjelaskan, Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati dalam rapat Paripurna Dewan pada masa sidang kedua tahun 2017. Selanjutnya, berdasarkan pasal 48 peraturan tata tertib DPRD Banmus memberikan penugasan kepada Bapemperda untuk melakukan pembahasan bersama kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pembahasan Raperda kepariwisataan ini sempat terhenti, karena syarat ketentuan perundang-undangan kepariwisataan mewajibkan pemerintah daerah menyusun ruang lingkup kepariwisataan daerah sebelum membentuk peraturan daerah tentang kepariwisataan daerah.

“Alhamdulillah puji Tuhan pada tahun 2019 lalu, Ranperda tentang rancangan induk kepariwisataan daerah Halbar disetujui menjadi peraturan daerah,” katanya.

Tamin bilang, pembahasan tentang Perda kepariwisataan daerah juga sedikit tertunda, karena perlu dilakukan revisi beberapa bab dan pasal guna menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

UU Cipta kerja memiliki kemudahan usaha Indonesia semakin baik dan bisa membantu sektor perekonomian yang saat ini tertekan Pandemi salah satunya Pariwisata. Di mana dalam undang-undang tersebut membantu kepariwisataan yang salah satu dampak positifnya terkait sistem online dan digital bagi pelaku usaha disektor Pariwisata.

“Setiap pariwisata diharapkan mengembangkan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan menengah,” tukasnya mengakhiri. (yadi/ask)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!