Pemkab Halsel Diminta Cari Solusi Terkait Penutupan Tambang Rakyat Kusubibi

  • Bagikan
Aktivis HMI Cabang Ternate, Nuranisa Fataruba.

PENAMALUT.COM, LABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, melalui Camat Bacan Barat, beberapa waktu lalu telah mengeluarkan surat edaran penutupan aktivitas tambang rakyat di Desa Kusubibi.

Surat yang ditandatangani Camat Bacan Barat Muhtar Salim itu ditegaskan kepada pekerja tambang bahwa sejak surat itu dikeluarkan, agar segera mengosongkan area penambangan. Jika edaran ini tidak diindahkan, maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi penutupan aktivitas tambang rakyat Kusubibi, sejumlah pihak angkat bicara. Mereka mendesak Pemkab Halsel agar tidak hanya sekadar menutup tambang rakyat tersebut lantaran tidak memiliki izin, namun harus mencari solusi alternatif terbaik untuk masyarakat penambang.

Sebab dengan tambang itu, masyarakat menggantung harapan hidup mereka.

“Biaya sekolah anak, biaya hidup, bangun rumah dan sebagainya hanya mengandalkan tambang ini,” kata warga desa penambang kepada wartawan baru-baru ini.

Sekretaria Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bacan, Marlo Margaret Joel menilai penutupan tambang itu terlalu terburu-buru. Ia menduga, pemerintah punya kepentingan dibalik penutupan tambang rakyat di Kusubibi ini.

Ia mempertanyakan dasar surat edaran penutupan tambang yang dikeluarkan oleh Camat Bacan Barat. Ssharusnya, kata dia, surat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati, sebab kewenangannya Bupati. Bakan malah Camat.

“Jangan sampai ini adalah permainannya Pemda Halsel. Bupati harus ketehui, setelah tambang rakyat itu ditutup, pendapatan masyarakat dan pekerja tambang nyaris tidak ada lagi. Sebab, hanya itu pekerjaan mereka. Masyarakat sangat resah dan kecewa, bahkan sudah ada pro dan kontra. Ini harus dipahami Pemda. Ketika tejadi sesuatu terhadap masyarakat, apakah Bupati bisa bertanggung jawab?,” kayanya dengan nada tanya.

Jika dilihat dari sisi hukum, lanjut dia, memang tambang ini beroperasi belum ada izin, hal ini bisa berdampak pada masyarakat atau pekerja. Namun harus dilihat dari sisi kemanusiaannya juga. Tambang emas di Kusubibi ini merupakan sumber pendapatan dan menjadi tempat mencari nafkah bagi masyarakat.

“Untuk itu, GMKI berharap ada solusi yang bijak dari Bupati Halsel,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Nuranisa Fataruba, aktivis HMI Cabang ternate yang juga mahasiswa pertambangan UMMU.

Menurut dia, tambang rakyat Kusubibi sangat membantu perekonomian masyarakat di pulau-pulau Bacan. Ia mencontohkan di Kasiruta Timur, masyarakat separuhnya bergantung hidup di tambang.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memberi perhatian khusus terkait tambang ini. Bukan malah sebaliknya menutup, yang nantinya mengancam pendapatan warga.

Langkah Pemda Halsel yang menutup tambang Kusubibi dengan alasan belum memiliki izin adalah hal yang masuk akal. Akan tetapi Pemda harus punya alternatif lain untuk membantu masyarakat yang ketergantungan terhadap tambang Kusubibi.

“Pemerintah harus punya alternatif. Jika tambang rakyat ini ditutup, bagaimana dampak ekonomi masyarakat yang hanya bergantung dengan pekerjaan ini. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” pungkasnya. (rul/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!