Soal Wajib Pajak 26 Sub Kontraktor PT NHM, Pemkab Halut Disebut Keliru

PENAMALUT.COM, TOBELO – Pemerintah kabupaten Halmahera Utara melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Mahmud Lasidji dinilai keliru memahami wajib pajak bagi 26 sub kontraktor PT NHM.

Pasalnya, tidak semua 26 sub kontraktor PT NHM melakukan eksploitasi bukan logam dan mineral, ada sebagian sub kontraktor yang bergerak pada supplier barang dan jasa.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Mahmud Lasidji menyebut 26 Sub kontraktor PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) membandel lantaran tidak membayar pajak bukan logam ke Pemkab Halut. Ini disampaikan Mahmud Lasidji di salah satu media belum lama ini.

Hal ini dibantah Direktur Bukit Tinggi Sejahtera (BTS), Malik Yunus, salah satu dari 26 sub kontraktor NHM.

Ia menjelaskan, setiap kontraktor maupun sub kontrator berkewajiban membayar pajak. Akan tetapi ada kategori pembayaran pajak. Bagi sub kontraktor bukan logam dan mineral, kata dia, mereka berkewajiban membayar pajak tersebut.

“Kalau kita sub kontrak yang item-nya supplier barang dan jasa, kita berkewajiban membayar pajak, tapi bayar ke kantor pajak KPP Pratama Tobelo. Bagi supplier barang kategori pajaknya adalah pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, dan jasa adalah pajaknya PPH 21,” kata kepada wartawan, Rabu (11/8).

Dikatakan Malik, sub kontrak yang berkewajiban membayar pajak bukan logam dan mineral bagi yang bereksploitasi. Sedangkan yang bukan dari item itu, tidak harus bayar pajak bukan logam dan mineral.

“Memang membayar pajak adalah perintah undang-undang, dan kalau kita supplier barang dan jasa itu pajaknya PPH 21 dan PPN, dan kita sudah membayar melalui KPP Pratama Tobelo,” akunya.

Ia bilang, pihaknya bukan membandel dan tidak mau membayar pajak. Akan tetapi kewajiban membayar pajak bagi supplier barang dan jasa itu sudah dilaksnakan.

“Kita tidak melakukan eksploitasi, masak harus membayara pajak bukan logam dan minera. Pak Mahmud Lasidji ini keliru dan tidak paham,” tukasnya menutup. (fnc/ask)