Pemkab Sula Berupaya Keluar dari Daerah Tertinggal

PENAMALUT.COM, SANANA – Kabupaten Kepulauan Sula merupakan satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang disebut sebagai daerah tertinggal.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula saat ini tengah berupaya untuk keluar dari sebutan tersebut.

“Kita upayakan mulai tahun depan,” ujar Wakil Bupati Sula, M. Saleh Marasabessy saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/9) kemarin.

Ia menjelaskan, upaya-upaya yang dilakukan untuk keluar dari daerah tertinggal yakni bagaimana membuka daerah-daerah terisolasi melalui perhubungan laut, darat dan udara. Masalah sarana transportasi udara, laut, dan darat ini penting untuk menentukan perekonomian daerah.

“Jika taransportasi udara ini bisa lancar, maka kemungkinan investor maupun usah-usaha pemerintahan akan bisa berjalan secara normal. Begitu juga dengan sarana transportasi laut,” tuturnya.

Soal transportasi laut, Saleh bilang tidak terlalu bermasalah. Namun yang dipikirkan adalah perluasan Pelabuhan Pelni di Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara. Sebab pelabuhan ini ke depannya akan menjadi pelabuhan kontener, makanya harus diprogramkan pada tahun 2022.

Saleh berujar, saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sula juga punya perhatian khusus untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa terkait dengan pengelolaan Bumdes.

Bumdes, kata dia, harus terdaftar. Sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pusat. Bumdes inilah yang jadi pemicu perekonomian di tingkat desa.

Begitu juga potensi perikanan harus diberdayakan. Karena selama ini perairan laut hanya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.

“Padahal kita punya sarana perlengkapan yang disediakan daerah mestinya kita kerjasama dengan provinsi, mungkin ada retribusi daerah, karena kita punya jasa. Ke depan kita mintakan provinsi harus bagaimana memberikan sedikit kewenangan pengawasan kepada daerah, sehingga potensi kewenangan ini tidak menjadi potensi yang hilang, tapi potensi yang bersumber dari daerah ini dan suatu saat bisa memberikan retribusi untuk daerah,” terangnya.

Sementara untuk sektor pertanian, perlu digalakan di sektor primer maupun sektor pengolahan. Jika hanya bergerak di sektor primer, maka selama itu pula pendapatan petani tidak bisa terangkat. Maka perlunya dikembangkan sektor pengolahan.

“Apabila sektor pengolahan ini kita genjot, maka komoditas-komoditas perkebunan ini akan memberikan nilai tambah yang besar buat masyarakat,” jelas mantan birokrasi itu mengakhiri. (ish/ask)