Diberhentikan, Tamin Pertanyakan Dasar Pergantian Ketua Fraksi

PENAMALUT.COM, JAILOLO – DPRD Halmahera Barat menggelar rapat paripurna pergantian posisi Ketua Fraksi Hanura dan Ketua Fraksi Naaional Amanat Sejahtera (NAS) pada Rabu (29/9).

Ketua Fraksi Hanura yang sebelumnya dijabat Tamin Ilan Abanun, kini digantikan Fonny Suwatalbessy. Sementara Ketua Fraksi NAS yang sebelumnya dijabat Dasril Hi. Usman, kini digantikan Herman Moanura.

Menanggapi pergantian dirinya dari jabatan Ketua Fraksi, Tamin Ilan Abanun mempertanyakan dasar surat pergantian yang ditandatangani Denny Palar selaku Ketua DPC Hanura Halbar

Menurutnya, surat pergantian itu tidak berdasar. Pasalnya, Tamin menilai Denny Palar sudah pindah partai sejak Pilkada 2020 lalu.

Meski mengakui kewenangan pemberhentian Ketua Fraksi itu sudah jelas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura, namun sebagai anggota partai, ia berhak memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap partai serta membela diri apabila dikenakan sanksi. Hal itu juga diatur dalam AD/ART partai Hanura.

Ketua Bapemperda DPRD Halbar ini mengungkapkan, setelah membaca dasar pemberhentian, ada beberapa poin yang menjadi dasar pemberhentian itu.

Pertama, terkait peningkatan fungsi kontrol anggota DPRD khususnya fraksi Hanura terhadap pemerintah daerah. Kedua, dirinya dianggap tidak lagi aktif dalam kepengurusan DPC Partai Hanura sejak Agustus 2020

Dari kedua dasar pemberhentian, ia menganggap yang paling aktif melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja Pemda adalah fraksi Hanura.

“Soal fungsi kontrol Fraksi Hanura ini biar publik yang menilai. Kemudian dikatakan saya tidak aktif dalam pengurusan DPC Hanura Halbar, sebenarnya Hanura dalam Pilkada Halbar 2019 kemarin itu terpecah belah. Sebab ketua DPC Denny Palar juga ikut dalam Pilkada Halbar, sementara SK DPP Hanura diserahkan kepada pasangan Calon Bupati Danny Missy dan Imran lolori,” jelasnya.

“Dengan hal itu, saya lebih memilih mengikuti arahan DPP untuk mengamankan kebijakan partai dengan ikut mengkampanyekan Danny-Imran,” sambungnya.

Bahkan, lanjut Tamin, sesama anggota DPRD Halbar dari Fraksi Hanura lebih memilih mendukung Denny Palar pada Pilkada Halbar 2019. Konflik ini pun berlanjut hingga ke meja DPP Hanura.

“Jadi konflik partai Hanura Halbar itu dalam kurun waktu yang lama dan sampai hari ini belum ada keputusan dari DPP,” tukasnya.

Anggota Komisi I DPRD Halbar ini juga menyatakan, sebagai kader partai yang loyal, dia tetap menunggu keputusan dari DPP terkait dengan penetapan Ketua DPC Hanura yang baru. Sebab masalah ini sudah disidangkan di mahkamah partai dan tinggal menunggu waktu saja.

Dia menyebutkan pergantian pimpinan dalam sebuah organisasi itu adalah dinamika dan hal biasa, tetapi dasar atau alasannya harus jelas.

Jika telah ditetapkan Ketua DPC Hanura yang baru oleh DPP, maka sebagai kader partai yang loyal, dia akan tetap tunduk dan ikut Ketua DPC Hanura yang baru.

“Jadi kalau saya dibilang tidak aktif, saya rasa tidak tepat. Oleh Karena itu, saya akan berkonsultasi dengan DPP terkait masalah ini,” tuturnya.

Tamin juga mengatakan, hal ini dia serahkan semuanya kepada DPP untuk menilai.

“Begitu juga dalam hal melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, untuk Fraksi Hanura hanya publik yang tahu. Meskipun tidak ada jabatan sekalipun, sebagai wakil rakyat, saya akan bersuara untuk memberikan masukan yg membangun untuk negeri ini. Sebab doktrin partai Hanura, salah satunya adalah melaksanakan hati nurani secara nyata dalam perjuangan partai agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tukasnya. (adi/ask)