Praktisi Hukum Desak Kejari Segera Usut Temuan 3 SKPD di Pemkab Halbar

  • Bagikan
Kantor Kejari Halmahera Barat. (Haryadi/Penamalut)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Inspektorat Halmahera Barat pada tahun 2020 lalu telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilam Maluku Utara tahun 2018 dan 2019 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar.

LHP yang diserahkan ini terkait temuan di 3 SKPD di lingkup Pemkab Halbar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), dan Dinas Kesehatan.

Total temuan di 3 SKPD ini mencapai 2,5 miliar lebih. Namun sampai saat ini, Kejari Halbar belum mengusut dugaan korupsi di 3 SKPD ini.

Hal ini pun lantas mendapat desakan dari Praktisi Hukum, Muhammad Konoras.

Ia meminta Kejari Halbar segera membentuk tim jaksa penyelidik agar bisa memastikan peristiwa pidana berupa temuan yang diserahkan Inspektorat memenuhi unsur pidana atau tidak.

Menurutnya, tindakan penyelidikan oleh penegak hukum itu dimulai dari informasi dari masyarakat atau diketahui sendiri oleh penyidik dan bisa juga bersumber dari surat kaleng sekalipun tetap wajib dilakukan investigasi oleh penegak hukum.

“Terkait dengan LHP yang diserahkan Inspektorat adalah sebuah data valid yang keakuratannya patut diselidiki oleh Kejari Halbar,” ujar Konoras saat dihubungi wartawan, Selasa (5/10).

Praktisi Hukum, Muhammad Konoras. (Istimewa)

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Ternate ini juga mengatakan, rekomendasi Inspektorat itu meskipun belum menjadi dasar yang akurat untuk menentukan pidana atau tidak, tetapi kewajiban kejaksaan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, agar tidak memberi ruang kepada calon pelaku dan oknum jaksa nakal untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

“Namun terbukti sampai detik ini belum ada langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kejari Halbar, sehingga menjadi pertanyaan publik soal lambatnya kejaksaan membentuk tim penyelidik,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Februari 2021 lalu Kepala Inspektorat Halbar Julius Marau menjelaskan, untuk temuan yang melekat di Dinas PUPR sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2019 totalnya mencapai Rp 1.342.258.602.

Sementara temuan yang melekat di Dispeeindagkop tahun 2018 senilai Rp 764.000.000, dan Dinas Kesehatan senilai Rp 468.384.804. Sehingga ditotalkan mencapai 2,5 miliar sekian.

Temuan pada di Dinas PUPR ini berupa kekurangan volume pada pekerjaan jalan aspal ruas Desa Ake Jailolo-Tuguraci senilai 300 juta sekian, kekurangan volume pembangunan jalan sirtu ruas dalam Kota Jailolo senilai 44 juta sekian, kekurangan volume pembangunan jaringan irigasi Desa Tuada senilai 122 juta sekian, kekurangan Volume pembangunan jalan sirtu Braha-Tewe senilai 5 juta sekian.

Selain itu, juga kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan tanah ke ruas jalan aspal Desa Tataleka-Gamlenge senilai 189 juta sekian, kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan dalam Kota Kecamatan Ibu Selatan senilai 110 juta sekian, kekurangan Volume pekerjaan jalan aspal ruas Desa Rioribati-Toniku senilai 316 juta sekian, dan kekurangan Volume pekerjaan jalan aspal dalam kota Kecamatan Sahu Timur senilai 230 juta sekian.

Total temuannya mencapai Rp 1.342.258.602 dan sudah ada pengembalian sebesar Rp 269.678.788.

Sementara temuan di Disperindagkop pada LHP BPK 2018 senilai Rp 764.000.000.

Ada 4 jenis temuan di Dispeeindagkop, yakni kekurangan volume pekerjaan pengadaan peralatan mesin proses alat rumah tangga di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Kelapa Terpadu Desa Acango. Kekurangan volume pasar rakyat Desa Soasio Kecamatan Loloda senilai Rp 106.900.000, dan setoran pengembalian kerugian negaranya untuk pasar Soasio sudah 106 juta.

Total pengembalian dari temuan 700 juta di Disperindagkop Halbar, baru dikembalikan Rp 181.901.464.

Sementara untuk temuan di Dinas Kesehatan senilai Rp 468.384.804 berdasarkan LHP BPK tahun 2019. Temuan di Dinkes ini sudah diserahkan ke pihak Kejari Halbar pada tahun kemarin 2020, hingga saat ini progres pengembalian kerugian negara totalnya baru mencapai Rp 50.525.748.

Temuan ini berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan rumah paramedis Duono di Kecamatan Ibu Utara, kekurangan volume pekerjaan rumah Paramedis di Kecamatan Ibu, dan kekurangan volume rumah Paramedis di Desa Bobaneigo.

Kekurangan volume rumah Paramedis di Sidangoli, kekurangan volume rumah Paramedis di Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur, kekurangan volume pekerjaan Puskesmas Golago.

Temuan lainnya berupa denda keterlambatan pembangunan Puskesmas Bobaneigo, denda keterlambatan pembangunan Puskesmas Sidangoli, denda keterlambatan Puskesmas Ibu, dan denda keterlambatan pembangunan Puskesmas Golago Kusuma, dan denda keterlambatan rumah Paramedis Tolofuo serta denda keterlambatan Puskesmas Duono.

“LHP-nya sudah diserahkan ke Kejaksaan, mudah-mudahan teman-teman di Kejaksaan bisa follow up dengan cara mereka sendiri,” kata Julius beberapa waktu lalu. (adi/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!