Hakim Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan 3 Terdakwa Nautika

PENAMALUT.COM, TERNATE – Permohonan pengajuan penangguhan penahanan oleh 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautik dan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara tahun 2019 ditolak hakim.

Ini artinya, harapan ketiganya untuk menghirup udara segar untuk sementara waktu kandas sudah.

Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Achmad Ukayat melalui juru bicaranya, Kadar Noh mengatakan, permohanan penangguhan penahanan yang diajukan oleh 3 terdakwa, yakni Zaenudin Hamisi, Reza dan Imran Yakub tidak memenuhi syarat.

“Syarat dalam artian penangguhan penahanan kecuali dalam keadaan mendesak dan emergency, seperti terdakwa sakit yang harus membutuhkan pengobatan. Sehingga terdakwa harus dialihkan penahanan atau ditangguhkan penahanannya,” kata Kadar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/10) tadi.

Selain itu, lanjut Kadar, pemohon juga harus memenuhi persyaratan seperti jaminan orang dan jaminan uang. Fungsi dari jaminan uang itu tidak lain digunakan ketika terdakwa mangkir pada persidangan, dipakai untuk mencari terdakwa untuk dihadirkan di persidang.

“Untuk sementara permohonan ketiga terdakwa belum dikabulkan,” jelasnya.

Sekadar diketahui, 4 dari 3 terdakwa yang mengajukan penangguhan penahanan ini kini telah menjalani sidang di PN Ternate.

Mereka diadili lantaran diduga melakukan korupsi pengadaan Kapal Nautika dan alat simulator yang diperuntukan untuk siswa siswi di sejumlah sekolak kejuruan di Malut.

Kegiatan tersebut menggunakan anggaran Rp 7.871.111.000 dari APBD Malut tahun 2019. Berdasarkan hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan Malut, kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.735.886.614.00. (gon/ask)