Datangi Kantor Bupati, Warga Minta Bupati Halut Jangan Intervensi Pilkades

  • Bagikan
Massa aksi membakar ban bekas di depan Kantor Bupati Halut. (Chido/NMG)

PENAMALUT.COM, TOBELO – Warga 5 desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis (21/10) pagi tadi mendatangi Kantor Bupati Halut.

Kedatangan warga 4 desa yakni Desa Gulo, Pediwang, Tonuo, Doro dan Desa Kusuri memprotes proses seleksi calon kepala desa (Cakades) melalui tes tertulis dan wawancara yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halut belum lama ini.

Pasalnya, tes tertulis dan wawancara itu dinilai tidak profesional. Bahkan diduga adanya intervensi terhadap proses seleksi itu.

Koordinator aksi, Decky Ice dalam orasinya menilai tahapan seleksi Cakades yang berlangaung beberapa hari lalu dianggap tidak transparan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 5 ayat 2, dalam diktum tersebut tidak ada kewenangan panitia kabupaten untuk menetapkan/mengesahkan calon tetap kepala desa.

“Kewenangan itu ada di panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa. Oleh karena itu, surat keputusan penetapan Cakades dari DPMD itu cacat demi hukum dan keputusan itu harus segera dibatalkan,” pinta Decky.

Decky juga menilai Kadis DPM Halut dan seluruh panitia pelaksana bekerja tidak professional dan terkesan tendensius politik. Ini imbas dari perbedaan politik kemarin, sehingga pendekatannya suka dan tidak suka.

“Karena itu, kami minta Kadis PMD diberentikan dari jabatannya. Kami juga berharap Bupati Halut tidak mengintervensi lebih jauh karena dendam politik. Sehingga hak-hak demokrasi rakyat Halut tidak dizolimi,” harapnya.

Terpisah, Kadis PMD Wenas Rompis menjelaakan, regulasi yang dipakai dalam tahapan Pilkades yakni peraturan bupati (Perbup) yang mendasari pelaksanaan Pilkades pada tahun 2021 yaitu Perbup Nomor 10, 11 dan 12.

Perbup itu terkait dengan covid, Perbup penyebaran suara yang lebih luas bila terdapat suara yang sama, dan Perbup penetapan suara yang sah dan penetapan waktu Pilkades dan interval waktu pemilihan secara bertahap. Selain itu, Permendagri yang mendasari sejumlah pelaksanaan Pilkades itu.

Terkait penilaian screning Cakades yang dinilai sejumlah pihak memiliki tendensi politik, Wenas membantahnya. Menurutnya, tuduhan itu tidak benar.

“Buktinya, sejumlah Cakades yang sebelumnya mendukung calon bupati nomor urut 2 pada Pilbup lalu tidak digugurkan. Itu karena nilai screning mereka bagus,” tandasnya.

Soal nanti ada yang puas dan tidak terhadap hasil tes, Wenas bilang itu sudah biasa. Wenas meminta mereka yang tidak puas agar tidak melampiaskan pada fasilitas di desa, katena itu urusan hukum.

Ia mempersilahkan mereka yang tidak puas itu untuk menempuh ranah hukum, yakni ke PTUN untuk dibuktikan. Wenas menjamin jika nanti di PTUN, keputusan itu dianggap salah, maka pemerintah daerah akan membatalkan tahapan sebelumnya yang dipersoalkan dan akan dilakukan seleksi kembali dan sebagainya.

“Tergantung rekomendasi pengadilan. Pada prinsipnya panitia kabupaten tetap pada keputusan sebelumnya,” tukasnya.

Sekadar diketahui, usai hearing dengan panitia kabupaten di Kantor Bupati Halut, warga merasa kecewa dan kembali melakukan aksi lanjutan dengan membkaar BAN bekas di depan Kantor Bupati Halut. Bahkan nyaris terjadi adu jotos antara masa aksi dengan Satpol PP. (fnc/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!