Jadi Perhatian KPK, Gubernur Minta Kejati Telusuri Proposal Bantuan Karo Humas Pemprov

  • Bagikan
Suasana konferensi pers yang digelar KPK dan Gubernur Malut. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, sudah mengambil langkag tegas atas dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Kepal Biro Humas Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba yang meminta bantuan dalam bentuk proposal ke perusahan PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) untuk dukungan studio bidadari.

Orang nomor satu di jajaran Pemprov Malut itu langsung memerintahkan Kepala Inspektorat untuk menelusuri proposal bantuan tersebut.

Selain memerintahkan kepada Inspektorat, Gubernur dua periode ini juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut untuk menelusurinya.

“Saya memerintahkan kepada Inspektorat segera telusuri permintaan bantuan ke perusahaan yang masuk ke rekening pribadi. Jadi ada Pak Kajati dan Inspektur untuk telusuri semuanya itu,” ujar AGK dalam konferensi pers Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Malut, bertempat di Sahid Hotel, Rabu (10/11) tadi.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyampaikan bahwa persoalan gratifikasi ini menjadi akar dari korupsi.

“Jadi perlu diketahui teman-teman wartawan, namanya gratifikasi itu ada pemberian kepada seseorang pribadi yang berhubungan dengan jabatan. Gratifikasi itu lebih banyak sembunyi- sembunyi,” katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan proposal Karo Humas ke perusahaan yang dugaan gratifikasi harus ditelusuri peruntukannya untuk apa.

“Apakah betul digunakan untuk suatu kegiatan dan bagaimana pertanggung jawabannya? Apakah setiap penerimaan ada tanda terima dan sebagainya? Bahkan harus dipastikan bahwa itu bukan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Alexander bilang, terkait kegiatan apabila daerah belum ada anggarannya. Jika sudah ada anggaran kemudian minta sumbangan, hal itu bisa dobel anggaran.

“Jadi harus ditelusuri. Sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pihak Inspektorat yang akan melakukan klarifikasi terhadap isu dugaan penerimaan gratifikasi ini,” tandasnya.

Sementara Sekertaris Provinsi Malut, Samsudin A. Kadir mengaku belum mengetahui permasalahannya. Namun demikian, Inspektorat akan melakukan penelusuran ke Humas.

“Tetap akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, desakan evaluasi terhadap Rahwan K. Suamba sangat beralasan, karena telah menyalahai aturan pemerintahaan yang diketahui mengirimkan proposal bantuan ke PT. Proposal bantuan dalam rangka dukungan Studio Bidadari.

Proposal bantuan itu ditandatangani secara pribadi atas nama jabatan sekaligus penanggungjawab studio, Rahwan K. Suamba disertai nomor rekening dan NPWP atas nama pribadi. Tidak hanya ke perusahaan NMH, proposal itu juga diduga ditujukan ke perusahaan tambang Antam. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!