Kades Leko Kadai di Kepulauan Sula Diduga Pungli

  • Bagikan
Ilustrasi pungli KTP. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, SANANA – Warga Desa Leko Kadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Desa Leko Kadai.

Hal ini diketahui setelah adanya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga oleh Kades. Kades Leko Kadai diduga menarik uang ke warga yang membuat KTP sebesar Rp 25 ribu per orang.

“Pungutan itu dilakukan Kades pada tahun 2017 lalu dengan jumlah besaran Rp 25 ribu per orang,” kata Kasimu, salah satu warga setempat kepada wartawan, Kamis (11/11).

Menurut dia, saat itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sula melakukan pengumpulan data serta dokumen warga saat turun ke Desa Leko Kadai untuk pembuatan KTP warga.

Setelah KTP tersebut selesai dibuat, pihak Dukcapil menitipkan KTP tersebut ke Kades agar diberikan ke warga. Namun Kades diduga malah meminta upah kepada warga penerima KTP sebesar Rp. 25 ribu per orang.

Penarikan uang ini tidak dilakukan langsug Kades, namun ia mengutus salah satu Ketua RT setempat untuk memberikan KTP kepada, tapi dengan catatan harus 25 ribu. Pada saat itu warga yang membuat KTP hampir mencapai 200 orang.

Selain dugaan pungli KTP, Kades juga diketahui memebebankan kepada warga untuk mengumpulkan uang sebesar 35 ribu per kepala keluarga (KK) dengan alasan pembebasan lahan pembangunan jaringan tower mini dari Kementerian.

Kebijakan tersebut dilakukan dilakukan Kades tanpa ada kesepakatan dari warga, bahkan tidak pernah dilakukan rapat untuk membahas hal itu.

“Tanpa rapat, secara tiba-tiba Kades meminta uang ke kita dengan alasan untuk biaya pembayaran lahan pembangunan jaringan tower, ini aneh,” kata warga tersebut.

Terpisah, Kades Leko Kadai Amrin La Ode ketika dikonfirmasi membantah tudingan soal pungli.

Ia bilang, terkait persoalan KTP, saat itu warga meminta bantu kepadanya untuk mengambil KTP tersebut di Dukcapil menjelang pemilihan kepala daerah kemarin.

Persoalan upah, kata dia, itu dikembalikan kepada warga yang memberikan kepadanya untuk sekadar uang transport.

Warga yang buat KTP saat itu berkisaran 163 orang, namun tidak semua warga yang memberikannya uang transport diambil.

“Ada sebagain warga yang tidak mampu, uangnya saya tidak ambil. Persoalan ini juga pernah dilaporkan oleh mereka, saya juga sudah diperiksa dan saya sampaikan demikian,” tandasnya. (ish/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!